Jawa Pos Radar Madiun — Isu bahwa Ibu Kota Nusantara (IKN) akan menjadi kota hantu kembali mencuat usai beberapa media asing menyoroti penurunan anggaran pembangunan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menepis anggapan tersebut dan menegaskan bahwa pembangunan IKN tetap berjalan sesuai rencana.
“Prediksi Orang Luar Sering Salah”
Dalam keterangannya di Gedung DPD RI, Jakarta Pusat, Senin (3/11), Menkeu Purbaya menyebut pemberitaan negatif dari media asing terlalu dibesar-besarkan.
Ia meminta masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh opini dari luar negeri.
“Kalau saya sih yakin, enggak akan jadi kota hantu. Kalau ekonomi kita bagus, dana saya juga banyak nanti. Jadi enggak usah takut. Jangan dengar prediksi orang luar, itu sering salah kok,” ujar Purbaya.
Menurutnya, anggaran IKN akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi nasional dan arahan langsung Presiden Prabowo.
Prinsip efisiensi dan keberlanjutan tetap menjadi dasar kebijakan pendanaan proyek strategis tersebut.
Pembangunan Tetap Berjalan, Meski Tidak Secepat Dulu
Menkeu Purbaya mengakui bahwa laju pembangunan IKN saat ini tidak seintens masa pemerintahan sebelumnya.
Meski begitu, proyek ini tetap berlanjut dengan dukungan investasi swasta di sektor perumahan dan infrastruktur pendukung.
“Yang jelas, yang sudah kita setujui adalah perusahaan swasta yang bangun rumah di sana. Harusnya sudah mulai jalan pembangunan rumahnya. Nanti kalau perlu, tahun-tahun berikutnya baru kita keluarkan lagi dana pemerintah,” jelasnya.
Ia menambahkan, langkah pemerintah kini lebih berhati-hati dan terukur dalam menentukan prioritas pembangunan.
“Sepertinya enggak berhenti (pembangunan), masih jalan terus. Tapi enggak secepat yang dulu. Kita ikuti saja arahan Pak Presiden seperti apa,” tambahnya.
Media Asing Soroti Proyek IKN
Sebelumnya, The Guardian melaporkan bahwa tiga tahun setelah diluncurkan oleh mantan Presiden Joko Widodo, proyek IKN disebut berisiko menjadi “ghost city” karena penurunan pendanaan dan perubahan status menjadi “ibu kota politik.”
Namun, laporan tersebut berbanding terbalik dengan fakta di lapangan.
Saat ini, sekitar 2.000 aparatur sipil negara (ASN) dan 8.000 pekerja konstruksi sudah tinggal dan bekerja di kawasan Nusantara.
Sejumlah fasilitas vital seperti gedung kementerian, rumah sakit, jalan raya, sistem air bersih, dan bandara juga mulai beroperasi, meski masih dalam tahap penyempurnaan.
Melalui pernyataannya, Purbaya menegaskan bahwa IKN tidak akan menjadi kota hantu, melainkan simbol transformasi pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan. (fin)
Editor : AA Arsyadani