Jawa Pos Radar Madiun – Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengumumkan bahwa alokasi anggaran bantuan sosial (bansos) tahun 2025 meningkat menjadi lebih dari Rp110 triliun.
Kenaikan ini, kata Saifullah, merupakan bentuk perhatian langsung dari Presiden Prabowo Subianto terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan bagi kelompok rentan.
“Dengan adanya tambahan BLTS dan penebalan bansos reguler yang disalurkan pada Juni–Juli lalu, alokasi anggaran bansos tahun 2025 meningkat menjadi lebih dari Rp110 triliun. Ini bentuk atensi dari Presiden Prabowo agar bantuan benar-benar diterima oleh mereka yang berhak dan tepat sasaran,” kata Saifullah dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (7/11).
Fokus pada PKH, Sembako, dan BLTS
Saifullah menjelaskan, peningkatan anggaran mencakup dua program utama, yakni Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan Sembako, yang sebelumnya memiliki alokasi sekitar Rp75 triliun.
Selain itu, Kementerian Sosial juga memperluas penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) untuk triwulan IV 2025 (Oktober–Desember) dengan nilai bantuan Rp900 ribu hingga Rp1,2 juta per keluarga penerima manfaat (KPM).
Langkah ini bertujuan memperkuat daya beli masyarakat sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi nasional.
Adapun total penerima bansos reguler dan BLTS untuk triwulan IV mencapai 35.046.783 KPM, terdiri atas 16,3 juta KPM lama dan 18,7 juta KPM baru yang tercatat dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Strategi Ekonomi Pemerintah
“Kebijakan ini adalah bagian dari strategi ekonomi Presiden Prabowo untuk memastikan masyarakat berpendapatan rendah tetap terlindungi dari tekanan ekonomi, sambil menjaga stabilitas ekonomi nasional,” ucap Saifullah.
Kementerian Sosial memastikan akan mengawal ketat penyaluran bansos agar tidak ada potongan di lapangan. Saifullah juga mengingatkan masyarakat agar menggunakan bantuan secara bijak.
“Kami juga mohon maaf jika masih ada yang belum menerima. Kami bersama BPS dan daerah sedang menuntaskan pemutakhiran data agar bansos ini tersalurkan dengan akurat, transparan, dan adil,” ujarnya didampingi Kepala BPS Amalia.
Selain itu, ia menegaskan bahwa dana bantuan harus dimanfaatkan sesuai peruntukan, bukan untuk hal-hal yang dilarang seperti judi atau pelunasan utang pribadi.
Editor : Ockta Prana Lagawira