Jawa Pos Radar Madiun – Pemerintah memastikan sejumlah program bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat kurang mampu tetap berlanjut pada tahun 2026.
Program ini dipertahankan sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap warga rentan dan tidak berdaya di tengah pemulihan ekonomi nasional.
Tiga program utama yang akan tetap dijalankan yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Program Indonesia Pintar (PIP).
Ketiganya menjadi pilar utama dalam mendukung kesejahteraan masyarakat miskin di berbagai daerah.
Jadwal dan Tahapan Penyaluran Bansos 2026
Hingga saat ini, Kemensos belum menetapkan jadwal resmi pencairan bansos tahun depan.
Namun, pola penyaluran diperkirakan akan mengikuti mekanisme tahun 2025 dengan empat tahap dalam satu tahun, yaitu:
• Tahap 1: Januari – Maret
• Tahap 2: April – Juni
• Tahap 3: Juli – September
• Tahap 4: Oktober – Desember
Sistem empat tahap ini dinilai efektif karena membantu menjaga kestabilan konsumsi masyarakat sepanjang tahun, terutama bagi keluarga penerima manfaat (KPM) di wilayah pedesaan.
Anggaran Bansos Naik Jadi Rp508 Triliun
Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (RAPBN) 2026, pemerintah menyiapkan peningkatan anggaran bansos sebesar 8,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Total anggaran naik dari Rp468,1 triliun pada 2025 menjadi Rp508,2 triliun pada 2026.
Kenaikan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat perlindungan sosial dan memperluas jangkauan penerima manfaat.
Program Graduasi Penerima Bansos
Kemensos juga mengumumkan rencana graduasi atau pengurangan penerima bagi sejumlah keluarga penerima manfaat (KPM) pada 2026.
Sebanyak 300 ribu KPM akan dinyatakan lulus dari Program Keluarga Harapan (PKH) karena dinilai telah mengalami peningkatan ekonomi yang signifikan.
Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi penyaluran bansos yang lebih tepat sasaran.
Dengan demikian, bantuan pemerintah bisa dialihkan kepada masyarakat lain yang masih membutuhkan.
Arah Kebijakan Bansos 2026
Kemensos menegaskan, penyaluran bansos di tahun mendatang akan tetap berfokus pada pemanfaatan data tunggal DTSEN agar lebih akurat.
Selain itu, penerapan sistem digital dalam verifikasi data akan diperkuat untuk menghindari tumpang tindih penerima, serta memastikan bantuan diterima oleh keluarga yang benar-benar berhak.
Dengan peningkatan anggaran dan efisiensi data, pemerintah berharap pelaksanaan bansos tahun 2026 dapat berjalan lebih transparan, merata, dan berdampak langsung terhadap pengentasan kemiskinan.
Editor : Ockta Prana Lagawira