Jawa Pos Radar Madiun – Pemerintah menegaskan evaluasi menyeluruh penyaluran bantuan sosial (bansos) setelah ditemukannya banyak ketidaktepatan sasaran akibat data penerima manfaat yang tidak akurat.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan temuan tersebut dalam Rapat Koordinasi Nasional Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) di Jakarta, Kamis (13/11/2025).
Gus Ipul menyebut Presiden Prabowo Subianto turun tangan langsung menyelesaikan persoalan ini.
Ketidakpaduan data selama bertahun-tahun membuat sejumlah program bansos tidak tersalurkan dengan tepat kepada masyarakat yang berhak.
“Bapak Presiden menyadari dengan sungguh-sungguh tentang adanya suatu kenyataan di mana data kita selama ini memang belum padu, karena datanya tidak padu, intervensinya tidak padu,” ujar Gus Ipul.
Ia menambahkan, ketidaktepatan sasaran menjadi fenomena nyata yang ditemukan di lapangan.
Pemerintah kemudian menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 yang menetapkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis utama penyaluran bantuan.
Kebijakan ini menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang selama ini menjadi acuan penyaluran bansos.
Rakornas DTSEN yang digelar Kementerian Sosial bersama Badan Pusat Statistik (BPS) diikuti lebih dari 1.400 Kepala BPS dan Kepala Dinas Sosial dari seluruh Indonesia.
Pertemuan tersebut bertujuan memastikan seluruh daerah memiliki standar pendataan yang seragam.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan pentingnya akurasi data sebagai fondasi kebijakan pemerintah. “Dibalik kebijakan yang tepat, pasti ada data yang akurat,” ujar Seskab Teddy.
Ia menyampaikan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo menjadikan DTSEN sebagai referensi tunggal seluruh data sosial ekonomi nasional.
“Percuma ada kebijakan jika tidak menggunakan data yang akurat. Kini, untuk pertama kalinya dalam sejarah bangsa, seluruh data sosial ekonomi telah dikumpulkan menjadi satu di BPS, yaitu melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Satu data, satu acuan, satu referensi bersama,” tegas Teddy.
Ia meminta jajaran Dinas Sosial dan BPS daerah menjaga validitas data DTSEN agar penyaluran bantuan benar-benar tepat sasaran.
“Tidak boleh lagi ada data yang salah, tidak boleh ada yang terlewat, tidak ada lagi warga yang harusnya berhak menerima bantuan namun tidak terdata,” ucapnya.
Editor : Ockta Prana Lagawira