Jawa Pos Radar Madiun - Menteri Sosial Saifullah Yusuf mendorong masyarakat terlibat langsung dalam memastikan ketepatan data penerima bantuan sosial.
Ia menilai masukan publik sangat penting agar distribusi bansos dan Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) benar-benar sampai kepada warga yang membutuhkan.
Ajakan itu disampaikan Mensos setelah sejumlah keluhan warga mengenai ketidakakuratan data penerima bantuan ramai dibicarakan di media sosial.
Beberapa penerima manfaat mengaku tidak mendapatkan bantuan, sementara orang yang dianggap sudah mapan justru memperoleh dana stimulan.
“Kami harapkan ini sekaligus menjadi ground check untuk memastikan bahwa penerima bansos itu adalah mereka benar-benar berhak menerima,” ujar Mensos, Senin (24/11/2025).
Salah satu keluhan yang mencuri perhatian datang dari warga Pematangsiantar, Sumatera Utara, bernama Dharma Muthe.
Dalam video yang viral, Dharma mengaku tidak menerima bansos meski dirinya memenuhi kriteria.
Di saat bersamaan, ia menyebut tetangganya yang hidup berkecukupan justru menerima BLTS. Unggahannya memicu diskusi publik dan menjadi sorotan nasional.
Menanggapi banyaknya keluhan tersebut, Mensos mengakui bahwa validasi data memang memerlukan proses panjang dan tidak bisa dilakukan seketika.
Kondisi sosial ekonomi warga yang berubah-ubah membuat pembaruan data harus dilakukan berulang dan melibatkan pengecekan di lapangan.
Untuk memudahkan masyarakat memberikan masukan, Kementerian Sosial menyediakan beberapa kanal resmi seperti aplikasi Cek Bansos, call center 021-171 yang beroperasi 24 jam, hingga layanan aduan cepat melalui WhatsApp.
“Salurannya sudah ada. Syarat jelas sekali masyarakat melampirkan data pendukung berupa foto kondisi rumah, aset, dan informasi keluarga penerima manfaat untuk mempercepat proses verifikasi. Kirimkan saja, pasti kami tindaklanjuti,” tegas Mensos.
Pada triwulan IV 2025, Kemensos menyalurkan sejumlah program bantuan seperti PKH, BPNT, dan BLTS.
Totalnya mencapai 35.046.783 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdiri dari 16,3 juta KPM lama serta 18,7 juta KPM baru berdasarkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Penerima manfaat memperoleh bantuan dengan nilai antara Rp900 ribu hingga Rp1,2 juta sesuai program masing-masing.
Hingga Oktober 2025, tahap pertama penyaluran telah menjangkau 15,7 juta KPM melalui kerja sama dengan Himbara dan PT Pos Indonesia.
Tahap kedua menargetkan 11,6 juta KPM, sementara lebih dari 8 juta KPM sisanya disalurkan pada tahap ketiga yang berlangsung Desember 2025.
Seluruh penerima pada tahap akhir ini merupakan KPM baru dari kelompok desil 1–4 berdasarkan data BPS.
(*/naz)
Penulis: Indah Fitri Nugraheni/Politeknik Negeri Madiun