Jawa Pos Radar Madiun - Antrean panjang penerima Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) di sejumlah kantor pos memicu kekhawatiran publik.
Situasi berdesakan bahkan disebut-sebut nyaris menimbulkan keributan. Melihat kondisi itu, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) langsung melakukan langkah cepat.
“Saya minta PT Pos segera mengambil langkah agar tidak terjadi penumpukan dalam penyaluran Bansos,” ujar Gus Ipul, Minggu (30/11).
Atur Jadwal Kedatangan dan Layanan Khusus Lansia
Gus Ipul menegaskan PT Pos Indonesia harus segera menyusun mekanisme kedatangan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara terjadwal, proporsional, dan terkoordinasi dengan pemerintah daerah, pendamping sosial, hingga aparat setempat.
“Jangan sampai ada keributan. Kita pastikan semua berjalan tertib, aman, dan manusiawi,” ucapnya.
Ia juga menekankan bahwa kelompok rentan, terutama lansia dan penyandang disabilitas, harus mendapatkan jalur layanan khusus, sehingga tidak perlu antre panjang.
“Lansia dan disabilitas harus mendapat layanan khusus. Mereka tidak boleh ikut antre panjang. Ini prinsip dasar pelayanan yang berkeadilan,” tegasnya.
Pendamping Sosial Wajib Turun Mengatur Massa
Gus Ipul meminta pendamping PKH, TKSK, serta aparat desa/kelurahan aktif mengarahkan warga agar proses penyaluran berjalan tertib dan aman.
Kehadiran mereka disebut penting untuk memecah penumpukan massa di titik-titik rawan.
20 Juta KPM Sudah Terima BLTS
Hingga akhir November, BLTS telah diterima 20 juta KPM di seluruh Indonesia.
Kemensos bersama PT Pos terus memantau kondisi lapangan guna memastikan penyaluran berlangsung cepat dan tepat sasaran.
Menurut Gus Ipul, BLTS diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok.
“Kita ingin bantuan ini benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak, tanpa hambatan dan tanpa menyulitkan mereka,” kata Mensos.
Masyarakat Diimbau Tidak Panik
Mengantisipasi antrean yang membeludak, Gus Ipul mengingatkan masyarakat agar mengikuti jadwal yang ditetapkan.
“Datang sesuai jadwal, ikuti arahan petugas. Bantuan ini tidak akan hilang, tidak akan berkurang. Semua pasti mendapatkan jatah sesuai haknya,” ujarnya.
Ia berharap koordinasi yang lebih baik antara PT Pos, pemerintah daerah, dan petugas lapangan dapat mencegah terulangnya antrean mencekam di kemudian hari. (fin)
Editor : AA Arsyadani