SURABAYA – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah Jawa Timur tersendat sejak pertengahan Desember.
Penyebabnya, anggaran operasional dari Badan Gizi Nasional (BGN) belum sepenuhnya cair, sehingga banyak Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) menghentikan produksi.
BGN sebelumnya menyatakan persoalan tersebut telah ditangani dan dana operasional mulai disalurkan.
Namun, kondisi di lapangan menunjukkan masih banyak dapur MBG yang belum kembali beroperasi.
Data terakhir mencatat, sebanyak 42 SPPG di 25 kabupaten/kota di Jawa Timur berhenti beroperasi.
Tertundanya pencairan pembayaran menjadi faktor utama terhentinya produksi dan distribusi MBG kepada penerima manfaat.
Merespons kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengajukan permohonan kepada BGN agar persoalan tunggakan pembayaran segera diselesaikan.
Sebab, berhentinya operasional SPPG berdampak langsung pada terhentinya distribusi MBG.
Wakil Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua Satgas MBG Jatim, Emil Elestianto Dardak, mengaku telah berkomunikasi langsung dengan pihak BGN.
”Kami meminta masalah tunggakan pembayaran biaya bisa diselesaikan dan tidak berlarut-larut,” katanya kemarin (24/12).
Selain itu, Emil menyebut pihaknya telah menginstruksikan satuan tugas MBG di seluruh wilayah untuk melakukan pendataan kondisi masing-masing SPPG.
Pendataan tersebut dilakukan guna memantau status operasional dapur MBG secara real time, termasuk mengetahui SPPG yang belum menerima pencairan dana.
Menurut Emil, persoalan keterlambatan pembayaran kini menjadi perhatian BGN.
Pemerintah pusat disebut tengah melakukan pembenahan administratif dan teknis agar kendala serupa tidak kembali terjadi saat operasional MBG berjalan penuh.
Ketua Satgas MBG Jatim itu menegaskan, pihaknya siap terus berkoordinasi dan mendukung langkah perbaikan tersebut.
Bahkan, penghentian sementara operasional SPPG dinilai dapat dimanfaatkan sebagai momentum untuk merapikan sistem pelaksanaan program.
Emil menekankan bahwa persoalan pencairan dana harus segera dituntaskan.
Sebelum masa libur sekolah berakhir pada awal Januari 2026, ia berharap seluruh tunggakan pembayaran kepada SPPG sudah dilunasi.
"Kami berharap setelah masa libur sekolah berakhir, seluruh SPPG yang sempat berhenti dapat kembali beroperasi secara normal dan optimal. Sehingga begitu kembali masuk, seluruh siswa bisa mendapatkan MBG," terangnya. (ian/her)
Editor : Hengky Ristanto