Jawa Pos Radar Madiun - Penurunan tingkat pengangguran nasional belum sepenuhnya menjawab persoalan struktural ketenagakerjaan, khususnya bagi generasi muda lulusan perguruan tinggi.
Direktur Eksekutif Asah Kebijakan Indonesia, Nicholas Martua Siagian, menilai perbaikan angka statistik belum otomatis berbanding lurus dengan kualitas dan stabilitas pekerjaan yang tersedia.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Februari 2025, jumlah pengangguran tercatat 7,28 juta orang atau 4,76 persen dari total angkatan kerja.
Angka ini menurun secara persentase dibanding tahun sebelumnya.
Namun, menurut Nicholas, capaian tersebut perlu dibaca secara lebih kritis.
“Secara persentase memang turun, tetapi secara nominal jumlah pengangguran justru meningkat. Ini menunjukkan bahwa perbaikan indikator makro belum sepenuhnya menyentuh realitas mikro dunia kerja,” ujar Nicholas, mengutip Antara.
Pengangguran Muda Masih Jadi Masalah Utama
Nicholas menekankan bahwa tantangan utama pengangguran saat ini berada pada kelompok usia muda. Setiap tahun, Indonesia menerima tambahan sekitar 3,6 juta angkatan kerja baru, mayoritas lulusan SMA dan perguruan tinggi.
Masalahnya, kata Nicholas, bukan semata jumlah lapangan kerja, tetapi ketidakcocokan keterampilan (skill mismatch) antara lulusan dan kebutuhan industri.
“Banyak lulusan perguruan tinggi masuk pasar kerja tanpa pengalaman dan kompetensi yang relevan. Akhirnya mereka tersingkir atau masuk ke pekerjaan informal tanpa perlindungan,” katanya.
Situasi ini diperparah oleh gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah sektor strategis seperti teknologi, manufaktur, dan ritel, yang membuat persaingan kerja semakin ketat.
MagangHub Kemnaker Jadi Instrumen Penting
Dalam konteks tersebut, Nicholas menilai kehadiran MagangHub Kemnaker sebagai langkah kebijakan yang relevan dan strategis. Ia merujuk pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2025, yang mengatur program pemagangan bagi lulusan perguruan tinggi.
“MagangHub bukan sekadar program magang biasa. Ini instrumen negara untuk menjembatani transisi dari dunia akademik ke dunia kerja yang sesungguhnya,” ujar Nicholas.
Peluncuran Program Magang Nasional 2025 dengan target 100.000 peserta, menurutnya, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam merespons persoalan pengangguran muda.
Bukan Sekadar Sosial, Tapi Penyangga Ekonomi
Nicholas juga menyoroti pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang memasukkan Program Magang Bergaji sebagai bagian dari stimulus ekonomi kuartal IV 2025.
“Artinya, magang tidak hanya dilihat sebagai kebijakan sosial, tetapi juga sebagai bantalan stabilitas tenaga kerja nasional di tengah tekanan ekonomi,” jelasnya.
Data pelaksanaan program menunjukkan minat tinggi dari generasi muda. Pada Batch I, tercatat 15.876 peserta, sementara Batch II mencapai 62.754 peserta. Meski demikian, masih terdapat ribuan kuota yang belum terserap optimal.
Perlu Penyempurnaan Kebijakan
Meski menilai MagangHub sebagai langkah tepat, Nicholas menekankan perlunya penyempurnaan desain kebijakan. Salah satu catatan penting adalah pembatasan peserta yang hanya berlaku maksimal satu tahun setelah kelulusan.
“Tidak semua lulusan memiliki akses dan kesempatan yang sama setelah lulus. Pembatasan ini perlu dikaji ulang agar program lebih inklusif,” ujarnya.
Ia juga mendorong integrasi MagangHub dengan sistem rekrutmen CPNS, BUMN, dan sektor swasta, agar pengalaman magang benar-benar menjadi jalur menuju pekerjaan berkelanjutan.
Kunci Menekan Pengangguran Jangka Panjang
Menurut Nicholas, keberhasilan menekan pengangguran jangka panjang tidak cukup hanya mengandalkan angka statistik atau pembukaan lowongan sementara.
“Yang dibutuhkan adalah ekosistem transisi kerja yang kuat. MagangHub bisa menjadi fondasi penting jika dikelola konsisten, terintegrasi, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Ia menilai investasi pada peningkatan kompetensi lulusan muda merupakan syarat mutlak untuk mencapai target pembangunan sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi nasional. (naz)
Editor : Mizan Ahsani