Wamenkeu Suahasil Nazara: Belanja Pusat 2026 Fokus Bansos, Bukan Gaji ASN

Jawa Pos Radar Madiun – Kabar penting terkait postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026.

Pemerintah Pusat memutuskan untuk menaikkan anggaran belanja subsidi dan bantuan sosial (bansos) secara signifikan.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara, mengungkapkan bahwa anggaran belanja pemerintah pusat mengalami lonjakan tajam, dari kisaran Rp 950 triliun menjadi Rp 1.300 triliun.

Suahasil menegaskan, kenaikan fantastis ini bukan untuk menaikkan gaji ASN alias Aparatur Sipil Negara, melainkan dialokasikan untuk program yang menyentuh langsung "perut" rakyat.

"Itu merupakan belanja pemerintah pusat di seluruh kementerian dan lembaga yang memang dimaksudkan untuk langsung menyentuh kehidupan masyarakat," ujar Suahasil di Bandung, Senin (29/12).

Fokus Bansos: PKH hingga Kartu Sembako

Dana jumbo tersebut akan dialirkan ke berbagai pos perlindungan sosial, antara lain:

Program Keluarga Harapan (PKH)

Kartu Sembako

Bantuan Sosial Lainnya

Tujuannya agar manfaat APBN bisa langsung diterima dan dirasakan oleh keluarga penerima manfaat (KPM) di tengah tantangan ekonomi.

Konsekuensinya, Transfer ke Daerah (TKD) Turun

Namun, kebijakan "gas pol" di belanja pusat ini memiliki konsekuensi. Suahasil mengakui bahwa alokasi Transfer ke Daerah (TKD) pada 2026 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2025.

Penurunan ini tak terhindarkan karena fokus fiskal negara sedang diarahkan pada program-program pusat yang bersifat direct impact ke masyarakat.

"APBN 2026 sudah ditetapkan oleh DPR dan di dalamnya sudah tercatat rincian alokasi untuk daerah. APBN dan APBD merupakan satu kesatuan, sehingga tetap kami pantau secara terpadu," jelasnya.

Sudah Siap Cair Awal Tahun?

Meski ada perubahan pos anggaran, Wamenkeu memastikan mesin anggaran sudah siap beroperasi sejak hari pertama 2026.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) telah diterima oleh seluruh Kementerian/Lembaga.

Hal ini tercermin dari kesiapan pembayaran rutin awal tahun.

"Pelaksanaan awal anggaran, seperti pembayaran gaji pegawai yang umumnya dilakukan pada 2 Januari, serta penyaluran transfer ke daerah ke APBD sejak awal tahun, sudah siap," tegas Suahasil.

Dengan kesiapan ini, diharapkan Pemerintah Daerah tetap bisa menerima pencairan dana transfer secara tepat waktu meski alokasinya mengalami penyesuaian. (naz)

Editor : Mizan Ahsani