Jawa Pos Radar Madiun – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus tancap gas mengusut dugaan rasuah dalam proyek strategis nasional.
Senin (5/1), penyidik KPK memanggil Ketua Umum DPP Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas), Rachmad Muhamadiyah (RM).
RM diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan digitalisasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di PT Pertamina (Persero) untuk periode tahun 2018–2023.
"Pemeriksaan atas nama RM selaku Ketua Umum DPP Hiswana Migas," konfirmasi Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, via Antara.
Pemeriksaan terhadap pimpinan asosiasi pengusaha migas tersebut dilakukan langsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
Kilas Balik Kasus: Naik Penyidikan sejak 2024
Kasus ini bukanlah perkara baru. KPK telah meningkatkan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan sejak September 2024.
Proyek digitalisasi SPBU yang seharusnya bertujuan untuk transparansi penyaluran BBM justru diduga menjadi ladang bancakan.
Hingga kini, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka.
Meski nama-nama lengkap belum dirilis seluruhnya secara resmi, pada Oktober 2025 lalu KPK sempat membocorkan salah satu inisial tersangka, yakni Elvizar (EL).
Benang Merah dengan Kasus BRI
Menariknya, tersangka Elvizar ternyata "pemain lama".
Ia diketahui juga terjerat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan mesin Electronic Data Capture (EDC) di PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) periode 2020–2024.
Dalam kasus SPBU Pertamina, Elvizar menjabat sebagai Direktur PT Pasifik Cipta Solusi (PCS). Sementara di kasus BRI, ia menjabat sebagai Direktur Utama di perusahaan yang sama.
Saat ini, penyidikan kasus digitalisasi SPBU Pertamina disebut telah memasuki babak akhir.
KPK tengah berkoordinasi intensif dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk memfinalisasi nilai pasti kerugian keuangan negara akibat proyek bermasalah tersebut. (naz)
Editor : Mizan Ahsani