Jawa Pos Radar Madiun - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan bahwa eskalasi geopolitik antara Amerika Serikat dan Venezuela belum memberikan dampak signifikan terhadap pasokan maupun harga bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan, hingga saat ini pemerintah belum melihat adanya pengaruh langsung dari situasi di Venezuela terhadap ketahanan energi nasional.
“Kita sumber crude-nya itu bukan dari sana. Jadi dari wilayah lain. Jadi masih stabil,” ujar Laode usai penutupan Posko Nasional Sektor ESDM Nataru 2025–2026 di Jakarta, Senin (5/1).
Meski demikian, pemerintah tetap melakukan langkah antisipasi dengan memantau dinamika geopolitik global, termasuk potensi dampaknya terhadap harga minyak dunia.
“Antisipasi itu selalu ada,” tambahnya.
Sebelumnya, PT Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi (PIEP) juga menyampaikan bahwa situasi di Venezuela belum berdampak pada aset perusahaan.
PIEP merupakan pemegang saham mayoritas 71,09 persen di Maurel & Prom (M&P), perusahaan migas yang memiliki salah satu aset di Venezuela.
Dalam keterangan resminya, PIEP menyebutkan bahwa berdasarkan hasil pemantauan terkini, aset dan staf M&P di Venezuela tetap dalam kondisi aman.
Perusahaan juga memastikan terus melakukan pemantauan intensif serta menjalin koordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Caracas sebagai langkah kehati-hatian.
Dalam kesempatan yang sama, Laode menyinggung kebijakan strategis pemerintah pada 2026 untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor solar.
Kebijakan tersebut akan didukung oleh peningkatan produksi dalam negeri, seiring rencana beroperasinya Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan.
“Tahun 2026 ini sesuai yang sudah diumumkan oleh Pak Menteri, bahwa solar itu nanti sudah kita tidak impor lagi. Jadi kita mengandalkan produksi dalam negeri setelah beroperasinya RDMP Balikpapan,” ucapnya.
Pemerintah, lanjut Laode, akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut terkait RDMP Balikpapan dan kebijakan lanjutan sesuai mekanisme yang berlaku. (fin)
Editor : AA Arsyadani