Jawa Pos Radar Madiun – Jagat pendidikan tanah air baru-baru ini dihebohkan oleh pernyataan Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar. Ucapannya yang menyebut bahwa profesi guru sebaiknya tidak dipilih semata-mata untuk mencari uang, memantik debat panas di ruang publik.
Pernyataan tersebut dinilai melukai perasaan para pendidik, khususnya guru honorer yang hingga kini masih berjuang dengan gaji jauh di bawah standar kelayakan.
Menyadari bola liar yang menggelinding, Menag akhirnya menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf terbuka.
Ia menegaskan tidak pernah berniat merendahkan profesi guru, melainkan ingin menekankan sisi kemuliaan dari tugas mencerdaskan bangsa.
Baca Juga: Harapan Baru Guru Madrasah Swasta Jadi PPPK, Kemenag Beri Sinyal Hijau
Antara Panggilan Jiwa dan Tuntutan Perut
Dalam pernyataannya, Menag Nasaruddin menekankan bahwa guru adalah profesi mulia dan bagian dari ibadah. Ia khawatir jika orientasi materi mendominasi, nilai pengabdian yang sakral akan terkikis.
Namun, narasi "idealisme" ini bertabrakan keras dengan realitas ekonomi di lapangan. Kritik tajam bermunculan karena pernyataan tersebut dianggap menutup mata terhadap kondisi kesejahteraan guru di Indonesia yang masih memprihatinkan.
Fakta di lapangan menunjukkan banyak guru—terutama di daerah dan berstatus honorer—harus memutar otak demi asap dapur tetap mengebul. Mengajar saja tidak cukup untuk menghidupi keluarga.
Banyak pahlawan tanpa tanda jasa ini terpaksa melakoni pekerjaan ganda (double job), antara lain:
-
Menjadi pengemudi ojek daring (ojol).
-
Berjualan makanan atau kelontong sepulang sekolah.
-
Membuka jasa les privat hingga malam.
-
Bertani atau menjadi buruh kasar di akhir pekan.
Klarifikasi Menag: Negara Berusaha Hadir
Merespons kegaduhan tersebut, Menag meluruskan bahwa pemerintah sebenarnya tidak tinggal diam. Berbagai upaya terus dilakukan untuk mengangkat derajat ekonomi guru, mulai dari peningkatan tunjangan, program sertifikasi, hingga percepatan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"Saya minta maaf jika ada yang tersinggung. Maksud saya, jangan jadikan uang sebagai satu-satunya tujuan, tapi tentu kesejahteraan adalah tanggung jawab kami (pemerintah)," jelas pihak Kemenag dalam klarifikasinya.
Baca Juga: Hasil BATC 2026 Putri Indonesia vs Thailand: Menang Dramatis, Merah Putih ke Semifinal
Pro Kontra: Kemuliaan vs Kesejahteraan
Polemik ini membelah opini publik menjadi dua kubu:
1. Kubu Pendukung
Moralitas Sebagian pihak sepakat bahwa marwah guru harus dijaga. Jika guru hanya berorientasi "proyek" atau uang, dikhawatirkan kualitas karakter siswa akan terabaikan. Pernyataan Menag dilihat sebagai pengingat moral ( reminder) akan keluhuran profesi ini.
2. Kubu Realistis
Di sisi lain, mayoritas publik menilai idealisme tidak bisa dipakai untuk membayar tagihan listrik atau biaya sekolah anak.
"Guru tetap manusia biasa. Kemuliaan profesi justru menuntut negara memberikan penghargaan yang layak, agar mereka bisa fokus mengajar tanpa pusing memikirkan besok makan apa," ujar salah satu pengamat pendidikan.
Kontroversi ini menjadi "alarm" keras bagi pemerintah. Guru berada di persimpangan dilematis antara panggilan jiwa dan tuntutan ekonomi.
Ke depan, yang dibutuhkan para pendidik bukan lagi sekadar pujian sebagai "pahlawan" atau narasi pengabdian semata. Mereka membutuhkan kebijakan konkret yang menjamin kesejahteraan, sehingga profesi guru bisa benar-benar dimaknai sebagai panggilan mulia yang juga menjamin martabat kehidupan. (naz)
Editor : Mizan Ahsani