Jawa Pos Radar Madiun – Di tengah riuh rendah kebijakan publik, bangsa ini kembali dipaksa menghadapi pertanyaan eksistensial: Apa yang sebenarnya paling mendesak bagi anak-anak Indonesia hari ini?
Apakah sepiring nasi lewat Program Makan Bergizi Gratis (MBG)? Atau sistem pendidikan yang adil, sehat, dan menjamin masa depan mereka secara utuh?
Program MBG terus dikampanyekan sebagai kebijakan strategis lintas generasi dengan narasi mulia: memastikan anak tidak belajar dalam kondisi lapar. Namun, narasi ini menabrak tembok realitas ketika wajah pendidikan kita justru menampilkan kondisi sebaliknya.
Sekolah dengan fasilitas seadanya, guru yang jauh dari sejahtera, hingga kisah tragis siswa SD di Ngada, NTT, yang memilih mengakhiri hidup karena beban ekonomi keluarga tak sanggup membeli kebutuhan sekolah.
Di titik inilah, kebijakan "gratis" terasa ironis.
Baca Juga: Di Indonesia, Buku Tulis Anak SD Ditebus Seharga Nyawa
Plester Mahal di Atas Tulang yang Patah
Ibarat medis, kondisi pendidikan Indonesia saat ini sedang mengalami "patah tulang". Kesenjangan kualitas desa-kota, biaya pendidikan terselubung yang mencekik warga miskin, serta nasib guru honorer yang hidup di batas kelayakan adalah penyakit kronisnya.
Dalam kondisi seperti ini, Program MBG tampak seperti plester mahal yang ditempelkan pada tubuh yang tulangnya patah.
Ia mungkin menutup sebagian luka luar (rasa lapar), tetapi sama sekali tidak menyembuhkan sumber penyakitnya (sistem yang rapuh).
Bagaimana mungkin negara sibuk bicara gizi, sementara kasus keracunan makanan di sekolah masih terjadi? Bagaimana mungkin kesehatan fisik diperhatikan, tapi kesehatan mental anak diabaikan akibat tekanan akademik dan biaya?
Baca Juga: Harapan Baru Guru Madrasah Swasta Jadi PPPK, Kemenag Beri Sinyal Hijau
Bahaya Mentalitas "Menunggu Bantuan"
Pepatah lama kembali menemukan relevansinya: "Yang dibutuhkan anak bukan hanya ikan, tetapi kail dan kemampuan memancing."
Kebijakan MBG yang berdiri sendiri tanpa pembenahan fundamental ekonomi keluarga dan pendidikan karakter, berisiko melahirkan pola pikir pasif.
Anak-anak bisa tumbuh dengan keyakinan bahwa negara akan selalu hadir memberi "ikan", tanpa diajak memahami bagaimana cara bertahan dan mandiri.
Ini bukan soal menyalahkan anak, melainkan kritik terhadap arah desain karakter bangsa. Apakah kita sedang menyiapkan generasi petarung yang tangguh, atau generasi yang terbiasa menunggu bantuan turun dari langit?
Benahi Fondasi Dulu, Baru Bicara "Gratis"
Tulisan ini bukan seruan untuk menolak gizi. Anak yang kenyang jelas lebih mudah menyerap pelajaran. Namun, gizi tanpa sistem pendidikan yang sehat hanya akan menjadi kebijakan populis dengan daya ubah yang semu.
Akan jauh lebih masuk akal dan bermartabat jika negara memprioritaskan:
-
Pendidikan Benar-Benar Gratis: Hapus pungutan liar dan biaya terselubung.
-
Kesejahteraan Guru: Jadikan guru pilar utama yang hidup layak, bukan objek penderita.
-
Ekonomi Keluarga: Perkuat daya beli orang tua agar mereka mampu memberi makan anaknya sendiri dengan bangga.
Jika fondasi tersebut sudah kokoh, maka program makan gratis akan hadir sebagai pelengkap yang logis dan menyempurnakan, bukan sebagai satu-satunya "jualan" di tengah reruntuhan sistem.
Negara harus hadir sebagai pendidik kehidupan, bukan sekadar sinterklas pembagi nasi. Jangan sampai kita mewariskan mental ketergantungan pada generasi emas Indonesia. (naz)
Editor : Mizan Ahsani