Jawa Pos Radar Madiun - Proyek panas bumi nasional kembali menuai sorotan.
Pemerintah melalui Special Purpose Vehicle Kementerian Keuangan, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), resmi menggandeng PT Ormat Geothermal Indonesia untuk pembiayaan eksplorasi panas bumi di Wapsalit, Maluku dan Toka Tindung, Sulawesi Utara pada September 2025.
Tak berhenti di situ, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral juga menetapkan pemenang pelanggan Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Telaga Ranu di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, pada Senin (12/1/2026).
Namun, kerja sama ini memantik kritik keras.
Direktur China-Indonesia Desk dan Indonesia-MENA Desk di CELIOS, Muhammad Zulfikar Rakhma, menilai keterlibatan PT Ormat Geothermal Indonesia tak bisa dilepaskan dari induk perusahaannya, Ormat Technologies, yang disebutnya dibangun di atas jaringan teknik, manufaktur, dan modal Israel.
Menurut Zulfikar, langkah ini berpotensi menciptakan kontradiksi serius dalam kebijakan luar negeri Indonesia yang selama ini konsisten mendukung Palestina dan tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.
"Memperdalam hubungan komersial dengan perusahaan-perusahaan yang berakar di Israel menciptakan kesenjangan kebijakan yang nyata. Ketika pesan kebijakan luar negeri dan perilaku ekonomi berbeda, kredibilitas menurun. Posisi moral menjadi lebih sulit untuk dipertahankan," kata Zulfikar Rakhma, seperti dikutip dalam laman middleeastmonitor, Senin (16/2).
Dinilai Bawa Risiko Politik dan Lingkungan
Zulfikar mengungkapkan, ada dua risiko utama dari keputusan tersebut. Pertama, melemahkan posisi politik Indonesia terhadap Palestina. Kedua, membuka ruang tekanan industri yang lebih dalam terhadap lingkungan yang dinilai rapuh.
Ia juga menyoroti dampak ekologis yang bukan sekadar asumsi. Menurutnya, sejumlah proyek yang terkait dengan Ormat Technologies di Indonesia sebelumnya telah memicu kerusakan ekosistem serta mengganggu kehidupan komunitas lokal.
Dalam konteks politik luar negeri, Indonesia selama ini dikenal sebagai pembela hak-hak Palestina dan menolak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Sikap tersebut, kata dia, merupakan bagian dari identitas internasional Indonesia.
"Hal itu menandakan bahwa prinsip politik dapat mengalah demi investasi. Begitu sinyal itu dikirim, kredibilitas akan melemah. Pada saat yang sama, biaya lingkungan ditanggung oleh lahan dan masyarakat Indonesia," bebernya.
Ia menilai kerja sama ini bukanlah pertukaran seimbang antara pembangunan dan diplomasi.
"Ini adalah kerugian ganda. Indonesia merusak konsistensi moral posisinya terhadap Palestina sekaligus mengekspos pulau yang rapuh itu pada tekanan ekologis tambahan," tuturnya.
Karena itu, Zulfikar mendesak pemerintah untuk mengevaluasi bahkan mencabut konsesi tersebut demi menjaga integritas kebijakan dan kelestarian lingkungan, khususnya di Halmahera.
"Itu sebabnya, Pemerintah harus mencabut konsesi tersebut dan menyelaraskan kembali keputusan ekonominya dengan prinsip-prinsip yang telah dinyatakan. Melindungi Halmahera sekaligus melindungi kredibilitas Indonesia dan lingkungannya," tukasnya.
Isu ini diperkirakan akan terus menjadi perdebatan, terutama di tengah posisi Indonesia yang selama ini tegas dalam isu Palestina, namun kini dihadapkan pada dinamika investasi dan transisi energi nasional. (fin)
Editor : AA Arsyadani