Jawa Pos Radar Madiun - Jagat maya kembali gaduh. Nama Sony Sonjaya, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Operasional Pemenuhan Gizi yang juga berpangkat Irjen Pol, mendadak menjadi pusat kontroversi.
Dugaan penggunaan emoji "monyet" untuk membalas kritik tajam mahasiswa memicu pertanyaan besar.
Sejauh mana etika komunikasi digital harus dijaga oleh seorang pejabat tinggi negara?
Kritik Mahasiswa vs Wibawa Jabatan
Mahasiswa, melalui BEM UGM, menjalankan peran sebagai penyambung lidah masyarakat dalam mengawal program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam ekosistem demokrasi, kritik yang keras, tajam, bahkan provokatif adalah hal yang wajar. Namun, respons pejabat publik memikul beban yang berbeda.
Pangkat Irjen Pol bukan sekadar jabatan administratif, melainkan simbol wibawa dan kontrol diri. Ketika kritik dibalas dengan simbol yang diasosiasikan sebagai ejekan, publik menangkap sinyal meremehkan ketimbang ajakan dialog yang sehat.
Baca Juga: Viral Menu Berbuka Khas India di Ponpes Temboro Magetan, Pembeli Rela Antre Sebelum Magrib
Simbol adalah Pesan di Era Digital
Di ruang siber, sebuah emoji bukan sekadar candaan. Dalam konteks debat kebijakan, penggunaan simbol tertentu dapat dimaknai sebagai bentuk pengerdilan atau penghinaan.
Pejabat publik membawa nama institusi; setiap kata dan simbol yang dilemparkan ke ruang publik mencerminkan budaya kekuasaan yang sedang dianut.
Program MBG saat ini sedang berada dalam posisi sensitif karena:
-
Dugaan kualitas makanan yang tidak merata.
-
Laporan kasus keracunan di beberapa daerah.
-
Pertanyaan transparansi anggaran.
-
Tuduhan politisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Dalam situasi yang "panas" seperti ini, komunikasi publik seharusnya berfungsi sebagai pereda ketegangan, bukan justru menyiram bensin ke api kontroversi.
Baca Juga: Song List Spektakuler Show 4 Indonesian Idol 2026: Top 12 Siap Beraksi dengan Tema Movie Soundtrack
Demokrasi Butuh Dialog, Bukan Sindiran
Wibawa seorang pejabat tidak hanya datang dari pangkat yang diberikan institusi, tetapi dari pengakuan publik atas sikap elegan mereka.
Alih-alih menggunakan sindiran digital, langkah profesional seperti mengundang dialog terbuka atau menjawab dengan data justru akan menaikkan derajat institusi di mata masyarakat.
Publik kini menanti klarifikasi: Apakah respons tersebut merupakan sikap pribadi atau mencerminkan standar etika komunikasi institusi?
Isu ini menjadi pengingat bahwa jabatan publik menuntut tanggung jawab etika yang lebih tinggi di dunia nyata maupun dunia maya.
Demokrasi akan tetap hidup dan mahasiswa akan tetap kritis. Tantangan sebenarnya ada pada para pemangku kebijakan: Apakah mereka siap bersikap dewasa menghadapi kritik, atau justru terjebak dalam emosi digital yang merugikan wibawa negara? (naz)
Editor : Mizan Ahsani