Jawa Pos Radar Madiun - BEM UGM melontarkan kritik tajam terhadap arah kebijakan pemerintah. Isu kompetensi pejabat, anggaran pendidikan, hingga istilah “negara katering” menjadi sorotan.
Kritik keras datang dari Ketua BEM KM Universitas Gadjah Mada (UGM), Tio Ardianto. Dalam sebuah diskusi publik, ia menyebut pemerintahan di bawah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai “rezim inkompeten”.
Pernyataan tersebut bukan sekadar retorika. Ada sejumlah poin kebijakan yang menjadi dasar kritik mahasiswa.
Sindiran Negara Katering
Salah satu kritik paling mencolok adalah istilah “negara katering”. Frasa ini merujuk pada dominasi isu program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam agenda pemerintahan.
BEM UGM juga menyoroti keterlibatan aparat dalam pelaksanaan program melalui ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Mahasiswa mempertanyakan apakah pelibatan tersebut sudah proporsional dan sesuai dengan fungsi utama masing-masing institusi negara.
Bagi kalangan mahasiswa, negara tidak boleh terjebak pada satu agenda populis semata, sementara persoalan struktural lain belum tertangani optimal.
Kritik berikutnya menyentuh aspek kompetensi pejabat publik. BEM UGM mempertanyakan standar meritokrasi dalam penunjukan sejumlah posisi strategis, termasuk di Badan Gizi Nasional.
Mahasiswa menilai, jabatan teknis seharusnya diisi figur dengan latar belakang dan keahlian yang benar-benar relevan. Pemerintahan yang kuat, menurut mereka, dibangun di atas sistem merit, bukan sekadar kompromi politik.
Isu ini sensitif karena menyentuh kredibilitas institusi negara. Di sisi lain, pemerintah tentu memiliki argumentasi dan pertimbangan tersendiri dalam setiap penunjukan pejabat.
Anggaran Pendidikan dan Mandatory Spending
Poin lain yang tak kalah penting adalah sorotan terhadap alokasi anggaran. BEM UGM menilai penganggaran untuk program MBG perlu dikaji agar tidak mengganggu prinsip mandatory spending 20 persen anggaran pendidikan sebagaimana diamanatkan konstitusi.
Baca Juga: Zakat, Wakaf, dan MBG: Ketika Dana Umat Bersanding dengan Program Negara
Isu ini menyentuh wilayah krusial. Keseimbangan antara program sosial baru dan keberlanjutan pembiayaan pendidikan nasional.
Bagi mahasiswa, pendidikan bukan sekadar pos anggaran, melainkan fondasi jangka panjang pembangunan bangsa. Jika terjadi pergeseran prioritas tanpa kejelasan, wajar jika muncul kekhawatiran.
Ketua BEM UGM Tantang Prabowo Debat Terbuka
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UGM secara terbuka mengundang Presiden Prabowo Subianto untuk hadir dalam forum debat terbuka di kampus.
Ajakan tersebut bukan sekadar lontaran emosional. BEM UGM menilai sejumlah kebijakan pemerintah membutuhkan penjelasan yang lebih transparan dan argumentatif di ruang publik.
Kritik, menurut mereka, tidak cukup disampaikan dari kejauhan. Perlu ada ruang adu gagasan yang rasional dan setara.
Bagi kalangan mahasiswa, kampus adalah ruang intelektual yang sah dan terhormat untuk membedah arah kebijakan negara. Mereka menginginkan dialog dua arah, bukan sekadar komunikasi satu arah yang berakhir pada pernyataan normatif.
Presiden diharapkan dapat memaparkan langsung visi, pertimbangan, serta strategi kebijakannya, sekaligus mendengar aspirasi generasi muda secara terbuka.
Langkah ini memantik beragam respons. Sebagian publik memuji keberanian mahasiswa dalam menjalankan fungsi kontrol sosial.
Tradisi intelektual dinilai perlu dihidupkan kembali di mana penguasa tidak alergi pada kritik, dan kampus tidak kehilangan nyali untuk menguji kebijakan.
Namun tak sedikit pula yang mempertanyakan efektivitas format debat terbuka tersebut. Ada yang menilai perbedaan posisi, tanggung jawab, dan kompleksitas pengambilan keputusan di level kepala negara membuat forum semacam itu berisiko menjadi panggung simbolik semata.
Hingga kini, pihak Istana belum memberikan pernyataan resmi terkait undangan debat tersebut. Meski belum ada kepastian apakah ajakan itu akan disambut, wacana ini telah memantik diskursus luas di media sosial maupun ruang-ruang akademik. (naz)
Editor : Mizan Ahsani