Jawa Pos Radar Madiun — Gubernur Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta agar Pendidikan Khas Kejogjaan (PKJ) diberlakukan di seluruh sekolah se-Daerah Istimewa Yogyakarta mulai tahun ajaran 2026–2027.
Arahan tersebut disampaikan saat menerima Dewan Pendidikan DIY di Kompleks Kepatihan pada Senin (23/2). Selama ini, PKJ telah diuji coba di sejumlah sekolah sejak 2024.
Hasil evaluasi terhadap 10 sekolah menunjukkan nilai rata-rata penguatan karakter siswa mencapai 4,1 dari skala 5. Angka ini dinilai cukup baik dan menjadi dasar untuk memperluas implementasi ke seluruh jenjang pendidikan.
Ketua Dewan Pendidikan DIY, Sutrisna Wibawa, menyebut Sri Sultan meminta adanya “kepyakan” atau peresmian resmi agar PKJ diterapkan secara menyeluruh, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA/SMK hingga perguruan tinggi.
Bukan Mata Pelajaran Baru
Menariknya, PKJ tidak berdiri sebagai mata pelajaran tersendiri. Nilai-nilai khas Jogja akan diintegrasikan ke dalam pelajaran yang sudah ada, seperti Bahasa Jawa, Pendidikan Agama, Bahasa Indonesia, hingga IPS.
Materi yang disisipkan mencakup filosofi lokal seperti sangkan paraning dumadi, yang mengajarkan tentang asal-usul dan tujuan hidup manusia. Buku serta media pembelajaran disebut telah disiapkan, dan bimbingan teknis bagi guru terus dilakukan.
Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah daerah agar pendidikan tidak hanya berorientasi akademik, tetapi juga membangun karakter berbasis budaya dan kearifan lokal.
Langkah Tepat?
Kebijakan ini menuai tanggapan positif dari banyak kalangan yang menilai penguatan identitas budaya penting di tengah arus globalisasi.
Pendidikan berbasis nilai lokal dianggap mampu menanamkan etika, tata krama, serta rasa memiliki terhadap daerah.
Namun, sebagian pihak juga menekankan pentingnya keseimbangan. Integrasi budaya daerah harus tetap sejalan dengan kurikulum nasional dan kebutuhan kompetensi global.
Bisa Ditiru Daerah Lain?
DIY dikenal sebagai daerah dengan kekuatan budaya yang sangat kuat dan terstruktur. Model PKJ berpotensi menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk mengembangkan pendidikan berbasis kearifan lokal masing-masing.
Setiap daerah di Indonesia memiliki filosofi dan nilai budaya sendiri. Jika dirancang dengan baik, pendekatan serupa dapat memperkaya pendidikan nasional tanpa mengurangi standar mutu akademik.
Pada akhirnya, pertanyaannya kembali kepada publik:
Apakah penguatan nilai budaya sejak dini adalah kebutuhan mendesak?
Dan mampukah pendidikan karakter berbasis lokal menjadi fondasi kuat bagi generasi masa depan?
DIY telah memulai langkahnya. Kini, publik menanti bagaimana implementasinya berjalan di lapangan. (naz)
Editor : Mizan Ahsani