Jawa Pos Radar Madiun - Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto kembali melontarkan kritik pedas yang memicu perdebatan luas di media sosial.
Kali ini, Tiyo menyoroti gaya komunikasi politik Presiden Prabowo Subianto yang dinilai terlalu berfokus pada satu narasi tunggal: Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam pernyataannya, Tiyo menyebut bahwa dalam berbagai kesempatan dan pidato, Presiden Prabowo hampir selalu mengusung tema MBG.
Hal ini, menurut Tiyo, mengaburkan peran utama seorang presiden sebagai pemimpin tertinggi negara.
“Siapapun orang yang ditemui narasinya selalu MBG. Ini Presiden susah kita bedakan sebagai kepala negara atau sebagai CEO MBG,” ujar Tiyo.
Kritik ini menyentuh aspek framing kepemimpinan, di mana publik berharap seorang kepala negara juga bicara secara mendalam mengenai isu-isu strategis lainnya seperti pemberantasan korupsi, stabilitas geopolitik, dan reformasi hukum.
Baca Juga: Adian Napitupulu Kecam Teror Terhadap Ketua BEM UGM: Tinggalkan Cara Primitif!
Antara Program Unggulan dan Tanggung Jawab Nasional
Pemerintah selama ini memposisikan MBG sebagai investasi sumber daya manusia untuk menekan angka stunting dan menyambut Generasi Emas 2045.
Namun, Tiyo melihat dominasi narasi ini menciptakan kesan seolah agenda negara menyempit pada satu proyek besar saja.
Di sisi lain, peran presiden secara ideal adalah sebagai arsitek seluruh kebijakan nasional.
Meski setiap pemimpin memiliki legacy project atau branding tertentu, tanggung jawab menjaga keseluruhan arah bangsa tetap menjadi hal yang utama.
Baca Juga: Kritik Kabinet Merah Putih: Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto Pertanyakan Kompetensi vs Loyalitas Politik
Dialektika di Ruang Demokrasi
Kritik mahasiswa, betapapun pedasnya, merupakan bagian dari denyut demokrasi.
Tiyo memberikan pesan pengingat bahwa kepala negara bukan sekadar manajer satu program.
Pemerintah pun diharapkan menjawab kritik tersebut bukan dengan sensitivitas, melainkan dengan transparansi capaian dan keterbukaan anggaran secara luas.
Pertanyaan besar dalam polemik ini bukanlah mengenai apakah kritik tersebut menyakitkan, melainkan apakah kritik tersebut bisa dijawab dengan argumen dan data yang lebih kuat oleh pemerintah.
Perdebatan ini menunjukkan bahwa publik, yang diwakili oleh suara mahasiswa, menuntut gambaran utuh dari arah pemerintahan. Rakyat tidak hanya memilih pemimpin untuk satu program, melainkan pemimpin negara dengan tanggung jawab seluas Indonesia. (red)
Editor : Mizan Ahsani