Jawa Pos Radar Madiun - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menyatakan tengah memantau isu pengadaan mobil dinas baru Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, yang bernilai fantastis mencapai Rp 8,5 miliar.
Isu ini menjadi sorotan tajam publik setelah ramai diperbincangkan di berbagai platform media sosial.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa pihaknya mengikuti perkembangan pemberitaan tersebut dan memberikan peringatan keras terkait tata kelola anggaran daerah.
Waspada Celah Korupsi dalam Pengadaan Barang
KPK mengingatkan agar Pemerintah Provinsi Kaltim melakukan belanja daerah berdasarkan perencanaan matang yang sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.
Baca Juga: Mulia! Ragnar Oratmangoen Bangun Masjid dan Lapangan Bola untuk Warga Kupang NTT
Sektor pengadaan barang dan jasa (PBJ) disebut sebagai salah satu area yang paling rawan terjadi tindak pidana korupsi.
Budi menjabarkan beberapa modus penyimpangan yang kerap ditemukan dalam proses pengadaan, antara lain:
-
Pengondisian pemenang lelang.
-
Mark-up atau penggelembungan harga.
-
Downgrade specs atau penurunan spesifikasi dari yang seharusnya.
KPK menekankan pentingnya kesesuaian antara anggaran yang dikeluarkan dengan barang yang diterima agar tidak terjadi ketimpangan kebutuhan.
Baca Juga: Harga Emas Antam Melonjak Rp 40 Ribu Hari Ini Sabtu 28 Februari, Tembus Rp 3 Juta per Gram!
Alasan Jaga Marwah di Tengah Kritik
Sebelumnya, Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud menuai polemik setelah menyatakan bahwa pengadaan mobil mewah senilai Rp8,5 miliar tersebut dilakukan demi menjaga "marwah" Kalimantan Timur.
Ia juga mengklaim bahwa spesifikasi kendaraan yang dibeli sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).
Teguran dari Partai Golkar
Tak hanya dari KPK, kritik juga datang dari internal partai. Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, mengaku telah mengingatkan Rudy Mas’ud selaku kadernya terkait pernyataan kontroversial tersebut.
Partai Golkar secara tegas meminta Gubernur Kaltim untuk lebih peka mendengarkan suara masyarakat, terutama di tengah semangat efisiensi anggaran negara yang sedang digalakkan. (naz)
Editor : Mizan Ahsani