Jawa Pos Radar Madiun - Di tengah hiruk-pikuk tawaran posisi politik bagi tokoh muda, Ketua BEM Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto, mengambil langkah yang memicu diskusi luas.
Alih-alih tergiur masuk ke dalam lingkar kekuasaan, Tiyo secara tegas menyatakan lebih memilih konsisten berjuang di jalur aktivisme bersama rakyat.
Sikap ini bukan sekadar retorika di atas mimbar.
Pilihan Tiyo mencerminkan integritas moral yang kian langka di tengah pragmatisme politik generasi muda saat ini.
Baca Juga: Umuh Muchtar Blak-blakan! Persib Bisa Hattrick Juara Super League Asal Wasit Adil
Aktivisme Bukan "Batu Loncatan" Politik
Tiyo Ardianto menegaskan sebuah prinsip keras: Gerakan mahasiswa tidak boleh dijadikan tangga menuju jabatan.
Bagi Tiyo, peran aktivis adalah menjadi penyambung lidah masyarakat yang sering kali terbungkam oleh regulasi. Ia memandang bahwa:
-
Kekuasaan memang bisa mengeksekusi kebijakan, namun sering kali membatasi objektivitas.
-
Berada di Tengah Rakyat memberinya kemerdekaan penuh untuk bersuara tanpa beban protokoler atau kepentingan birokrasi.
Menempuh "Jalan Sunyi" Perjuangan
Memilih berada di luar sistem tentu memiliki konsekuensi yang tidak ringan. Tiyo menyadari bahwa menjadi oposisi kritis berarti siap menghadapi:
-
Tekanan Politik: Risiko gesekan dengan pemegang kebijakan.
-
Serangan Digital: Potensi delegitimasi di ruang maya.
-
Kritik Pragmatis: Cibiran dari mereka yang menganggap idealisme adalah kesia-siaan.
Baca Juga: Polemik Status WNI Dean James Memanas, Bos Go Ahead Eagles Siap Seret Kasus ke Pengadilan
Namun, sejarah Indonesia membuktikan bahwa perubahan fundamental sering kali lahir dari mereka yang berani berdiri di sisi masyarakat, bukan mereka yang duduk manis di kursi empuk kekuasaan.
Keberanian Tiyo Ardianto menjadi simbol bahwa idealisme belum mati.
Di saat banyak tokoh muda berlomba-lomba mencari panggung politik praktis demi karier, Tiyo justru mengingatkan kembali fungsi asli mahasiswa sebagai guardian of values (penjaga nilai-nilai).
Dalam sistem demokrasi yang sehat, kekuasaan membutuhkan penyeimbang.
Tanpa suara kritis dari luar, kebijakan negara berisiko kehilangan arah dan hanya berpihak pada segelintir elite. (naz)
Editor : Mizan Ahsani