Jawa Pos Radar Madiun - Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah cepat menanggapi situasi ketahanan energi nasional yang berada dalam kondisi waspada.
Pada Sabtu (28/3), Presiden menggelar rapat terbatas (ratas) bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih untuk membahas penyesuaian kebijakan strategis di sektor ekonomi dan energi, menyusul laporan cadangan minyak nasional yang kini hanya cukup untuk kebutuhan 23 hari.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengonfirmasi bahwa pertemuan penting ini berlangsung secara daring melalui konferensi video mulai siang hingga sore hari.
Fokus Utama: Stabilisasi Ekonomi dan Ketahanan Energi
Rapat tersebut diikuti oleh sekitar 15 menteri terkait.
Agenda utamanya adalah menentukan langkah konkret pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional agar tetap tangguh menghadapi fluktuasi harga energi dunia.
"Presiden Prabowo Subianto mengadakan rapat terbatas untuk menentukan penyesuaian dan penentuan beberapa kebijakan ekonomi dan energi agar selaras dengan arah pembangunan pemerintah," ujar Teddy melalui akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet.
Kehadiran Menteri Kunci Kabinet Merah Putih
Keseriusan pemerintah dalam menangani isu cadangan minyak ini terlihat dari deretan pejabat tinggi yang hadir, di antaranya:
-
Menko Perekonomian: Airlangga Hartarto
-
Menko PMK: Pratikno
-
Menteri Keuangan: Purbaya Yudhi Sadewa
-
Menteri Investasi dan Hilirisasi: Rosan Roeslani
-
Menteri Dalam Negeri: Tito Karnavian
Serta jajaran menteri teknis lainnya seperti Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dan Menpan-RB Rini Widyantini.
Keterlibatan lintas kementerian ini mengindikasikan bahwa kebijakan yang akan diambil tidak hanya menyentuh sektor energi, tetapi juga dampaknya terhadap daya beli masyarakat dan iklim investasi.
Baca Juga: WFH ASN Pacitan Masih Dikaji, Bupati Tunggu Masukan OPD
Mengapa Cadangan 23 Hari Menjadi Masalah?
Angka 23 hari merupakan batas yang sangat tipis untuk negara sebesar Indonesia.
Jika terjadi gangguan pada jalur suplai global atau eskalasi konflik di wilayah produsen minyak, stabilitas nasional bisa terganggu.
Oleh karena itu, percepatan program hilirisasi yang dipimpin Menteri Rosan Roeslani serta kebijakan fiskal dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa diharapkan mampu menjadi "bantalan" bagi ketahanan energi nasional.
Pemerintah diprediksi akan segera merilis paket kebijakan baru guna mengamankan stok BBM nasional sekaligus mendorong penggunaan energi alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada impor minyak mentah. (naz)
Editor : Mizan Ahsani