JAKARTA – Pemerintah resmi menerapkan skema kerja baru bagi aparatur sipil negara (ASN) dengan sistem work from home (WFH) satu hari dalam sepekan mulai 1 April 2026.
Meski demikian, kebijakan ini ditegaskan bukan bentuk libur, melainkan penyesuaian pola kerja berbasis kinerja.
Aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan bagi Pegawai ASN di instansi pemerintah.
Baca Juga: Rekomendasi Sepeda Listrik Gunung United Bike 2026, Solusi Hemat BBM di Tengah Krisis Energi Global
WFH Bukan Libur, Tetap Wajib Capai Target
Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan bahwa fleksibilitas lokasi kerja tidak mengubah kewajiban ASN dalam memenuhi target kinerja.
"Melalui kebijakan ini, kami mendorong pelaksanaan tugas kedinasan yang lebih efisien, efektif, adaptif dan berbasis digital sehingga dapat meningkatkan produktivitas ASN dan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan," ujarnya.
ASN tetap bekerja dengan pola empat hari di kantor (WFO) pada Senin hingga Kamis, serta satu hari WFH pada Jumat. Lokasi kerja saat WFH wajib berada di domisili yang telah terdaftar.
Fokus pada Output, Bukan Lokasi Kerja
Pemerintah menekankan bahwa indikator utama dalam sistem kerja baru ini adalah hasil kerja, bukan tempat bekerja.
"Fleksibilitas kerja harus tetap sejalan dengan pencapaian target kinerja. Fokus utama tetap pada output dan outcome, bukan pada lokasi bekerja," tegas Rini.
Setiap ASN diwajibkan melaporkan capaian kinerja yang diawasi langsung oleh pimpinan instansi masing-masing.
Instansi Punya Kewenangan Atur Teknis
Dalam implementasinya, pimpinan instansi atau Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) diberikan kewenangan untuk mengatur proporsi pegawai yang WFH maupun WFO.
Pengaturan ini disesuaikan dengan karakteristik tugas dan kebutuhan layanan di masing-masing instansi.
Namun, pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini tidak boleh mengganggu jalannya pemerintahan dan pelayanan publik.
Baca Juga: Isu PHK PPPK 2026 Dibantah, Menteri PAN-RB Rini Widyantini Tegaskan Tak Ada Penghapusan
Layanan Publik Tetap Harus Optimal
Beberapa sektor layanan esensial tetap wajib berjalan penuh meski kebijakan WFH diberlakukan.
"Layanan kesehatan, keamanan, kebersihan, kependudukan, serta layanan kedaruratan harus tetap berjalan optimal, termasuk dengan memastikan layanan yang ramah bagi kelompok rentan," jelas Rini.
Hal ini menjadi penegasan bahwa pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama pemerintah.
Dorong Efisiensi dan Digitalisasi
Selain fleksibilitas kerja, pemerintah juga mendorong efisiensi operasional instansi.
Langkah yang dilakukan antara lain:
• Pembatasan perjalanan dinas
• Optimalisasi rapat daring
• Pengurangan penggunaan kendaraan dinas
• Penghematan energi perkantoran
Pemanfaatan teknologi digital juga diperkuat, termasuk dalam sistem kehadiran dan pelaporan kinerja ASN.
Evaluasi Wajib Dilakukan Berkala
Setiap instansi diwajibkan melakukan evaluasi berkala terkait implementasi kebijakan ini, mulai dari capaian kinerja, efisiensi energi, hingga kualitas layanan publik.
Hasil evaluasi tersebut wajib dilaporkan kepada Kementerian PANRB, sementara pemerintah daerah menyampaikan laporan kepada Kementerian Dalam Negeri paling lambat tanggal 4 setiap bulan berikutnya.
Pemerintah juga memastikan kanal pengaduan publik tetap dibuka sebagai bentuk pengawasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan.
Editor : Ockta Prana Lagawira