Jawa Pos Radar Madiun - Polemik pengadaan puluhan ribu motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) memantik reaksi keras dari parlemen.
Komisi IX DPR RI bersiap memanggil pimpinan BGN untuk meminta pertanggungjawaban terkait proyek yang dinilai sebagai bentuk pemborosan tersebut.
Baca Juga: Buntut Perang Iran, Survei Sebut 52 Persen Warga AS Desak Trump Dimakzulkan
Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, menegaskan bahwa fokus utama BGN seharusnya tertuju pada perbaikan gizi anak, bukan pengadaan barang yang urgensinya dipertanyakan.
Ia juga menyoroti potensi pelanggaran tata kelola anggaran jika proyek ini nekat dijalankan meski sempat ditolak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
"Di saat fiskal negara tertekan, justru ada pengadaan puluhan ribu motor listrik. Saya tegaskan program gizi bukan program bagi-bagi proyek. Kami akan panggil BGN, anggaran negara tidak boleh digunakan tanpa akuntabilitas," tegas Charles, Rabu (8/4).
Baca Juga: Cegah Narkoba Masuk Desa, Mendes Dukung BNN Larang Peredaran Vape
Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana telah merespons video viral yang menyebut pihaknya memborong 70 ribu motor listrik untuk Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jawa Barat.
Ia meluruskan bahwa realisasi motor pendukung operasional itu berjumlah 21.801 unit dari pesanan 25.000 unit untuk anggaran 2025.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan mengecek ulang realisasi pengadaan ini.
Namun, Purbaya secara terang-terangan membenarkan bahwa usulan pembelian motor untuk penunjang program Makan Bergizi Gratis (MBG) memang pernah ia tolak pada tahun lalu karena anggaran semestinya diprioritaskan sepenuhnya untuk makanan. (*)
*Sayiddil Akbar, Mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura