Jawa Pos Radar Madiun – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Jawa Timur.
Kali ini, Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, diamankan dalam OTT ke-10 sepanjang 2026, Jumat (10/4).
Penangkapan tersebut dikonfirmasi langsung oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto.
“Benar,” ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat.
KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum pihak yang diamankan sesuai ketentuan KUHAP.
Baca Juga: Hasil Akhir Persita Tangerang 0 vs 1 Arema FC: Gol Tunggal Gustavo Franca Benamkan Persita
Rekam Jejak Gatut Sunu Wibowo
Gatut Sunu Wibowo diketahui baru menjabat sebagai Bupati Tulungagung setelah memenangkan Pilkada 2024.
Sebelum itu, ia merupakan kader PDIP yang kemudian bergabung ke Partai Gerindra menjelang pemilihan.
Dalam perjalanan kariernya, Gatut pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Tulungagung periode 2019–2023.
Ia juga dikenal sebagai pengusaha di bidang toko bangunan sebelum terjun ke dunia politik.
Baca Juga: ChatGPT Voice Hadir di Apple Carplay, Bisa Nyetir Sambil Beri Perintah Suara?
Deretan OTT KPK Sepanjang 2026
OTT terhadap Gatut menjadi yang kesepuluh dilakukan KPK sepanjang tahun ini. Sebelumnya, sejumlah kepala daerah dan pejabat juga telah diamankan dalam operasi serupa.
OTT pertama terjadi pada Januari 2026 terkait dugaan suap pemeriksaan pajak di KPP Madya Jakarta Utara.
Disusul OTT kedua yang menjerat Wali Kota Madiun, Maidi, dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi.
Selanjutnya, KPK juga menangkap Bupati Pati Sudewo, serta sejumlah pejabat lain dalam berbagai kasus, mulai dari restitusi pajak, impor barang ilegal, hingga sengketa lahan di pengadilan.
Pada Maret 2026, OTT berlanjut dengan penangkapan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari, hingga Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman.
Dengan penangkapan terbaru ini, tren OTT KPK pada 2026 menunjukkan intensitas tinggi dalam penindakan kasus korupsi di berbagai daerah.
Hingga kini, KPK masih mendalami perkara yang menjerat Gatut Sunu Wibowo. Status hukum dan konstruksi kasus akan ditentukan setelah pemeriksaan intensif dalam waktu 24 jam. (naz)
Editor : Mizan Ahsani