Jawa Pos Radar Madiun – Pemerintah resmi membuka rekrutmen nasional besar-besaran untuk memperkuat program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Total 35.476 formasi disiapkan bagi putra-putri terbaik bangsa.
Rekrutmen ini menjadi bagian dari percepatan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang pembentukan koperasi desa sebagai penggerak ekonomi masyarakat dari tingkat akar rumput.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa penguatan kelembagaan desa dan kawasan pesisir membutuhkan SDM yang profesional dan berintegritas.
Pada tahap awal, pemerintah membuka 30.000 posisi Manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta 5.476 posisi Pengelola Kampung Nelayan Merah Putih.
Seluruh posisi tersebut akan berstatus pegawai BUMN di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara dan PT Agrinas Jaladri Nusantara dengan skema PKWT.
Pendaftaran telah dibuka sejak 15 April hingga 24 April 2026 melalui situs resmi phtc.panselnas.go.id.
Informasi lengkap terkait syarat, tahapan seleksi, hingga mekanisme pendaftaran dapat diakses melalui laman tersebut.
Seleksi ini terbuka untuk lulusan D-III, D-IV, hingga S-1 dari semua jurusan. Syarat umum yang ditetapkan antara lain usia maksimal 35 tahun serta IPK minimal 2,75.
Pemerintah memastikan proses seleksi dilakukan secara transparan dengan sistem berbasis merit. Tidak ada jalur khusus maupun titipan dalam proses ini.
“Kepada putra-putri terbaik bangsa, inilah saatnya mengambil bagian dalam pengabdian nyata. Negara memanggil saudara-saudara sekalian untuk hadir di desa, di kelurahan, dan di kampung nelayan, guna membangun Indonesia dari akar yang paling kuat. Mari kita kawal bersama proses ini dengan jujur, disiplin, dan terbuka, agar yang terpilih benar-benar SDM terbaik untuk menjalankan mandat besar Presiden.”
Selain itu, pemerintah juga menegaskan bahwa seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya apapun. Masyarakat diminta waspada terhadap pihak yang mengatasnamakan panitia dan menjanjikan kelulusan.
Rekrutmen ini melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, seperti Kementerian PANRB, Kementerian Koperasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, hingga Badan Kepegawaian Negara, untuk memastikan proses berjalan cepat, transparan, dan akuntabel.
Pemerintah juga mengajak kepala daerah hingga pemerintah desa untuk aktif menyosialisasikan program ini agar menjangkau lebih banyak masyarakat. (dce)
Editor : Dony Christiandi