Jawa Pos Radar Madiun - Pemerintah serius mengakselerasi program BBM baru dalam bentuk biodiesel B50 yang merupakan campuran dari minyak sawit serta solar.
Di sisi lain, rencana ini menjadi atensi masyarakat lantaran selama ini minyak sawit diolah menjadi minyak goreng.
Komoditas tersebut berpengaruh langsung pada inflasi, sehingga implementasi biodiesel B50 harus disertai dengan disiplin tata kelola domestik yang ketat.
Instrumen kebijakan seperti Domestic Market Obligation (DMO), Domestic Price Obligation (DPO), dan Harga Eceran Tertinggi (HET) menjadi kerangka utama untuk menjaga ketersediaan pasokan.
Realitas di lapangan pada pertengahan April 2026 menunjukkan bahwa harga MinyaKita masih sedikit berada di atas ketentuan HET yang telah ditetapkan pemerintah.
Hal ini menjadi pengingat penting bahwa stabilitas harga pangan tidak datang secara otomatis, melainkan harus dijaga melalui evaluasi berkala yang berbasis pada data produksi dan stok domestik yang akurat.
Baca Juga: Pemerintah Seriusi Program Biodiesel B50 sebagai BBM Baru, Produksi Sawit Bakal Lebih Masif
Keseimbangan antara kebutuhan tangki kendaraan dan wajan dapur rakyat menuntut adanya sistem monitoring yang terintegrasi secara real time.
Dashboard nasional neraca CPO yang memantau produksi, stok, hingga konsumsi energi menjadi alat penting agar pemerintah dapat menyesuaikan kebijakan lebih dini sebelum terjadi gejolak pasar yang merugikan masyarakat.
Selain penguatan tata kelola CPO, diversifikasi bahan baku melalui minyak jelantah (UCO) dan limbah cair sawit (POME) mulai didorong sebagai langkah strategis jangka menengah.
Diversifikasi ini akan membuka peluang ekonomi sirkular sekaligus mengurangi tekanan terhadap stok CPO yang dialokasikan untuk bahan pangan utama masyarakat.
Pada akhirnya, program B50 tidak seharusnya dilihat sebagai pertarungan antara kebutuhan bahan bakar dan minyak goreng.
Jika tata kelola domestik dijaga dengan disiplin tinggi dan bahan baku alternatif mulai dikembangkan, Indonesia terbukti mampu membangun kedaulatan energi tanpa mengganggu stabilitas harga komoditas dapur rakyat. (naz)
Editor : Mizan Ahsani