Jawa Pos Radar Madiun - Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati, meminta aparat penegak hukum melakukan pengusutan tuntas dan profesional terhadap kasus dugaan kekerasan anak yang terjadi di Daycare Little Aresha, Yogyakarta.
Sari menegaskan bahwa negara tidak boleh memberikan toleransi sedikit pun terhadap segala bentuk kekerasan pada anak.
"Kami meminta proses hukum berjalan profesional dan memberikan sanksi tegas kepada pihak yang melanggar. Peristiwa ini harus menjadi momentum perbaikan sistem perlindungan anak," tegas Sari Yuliati, Senin (27/4).
Perkembangan terbaru dari pihak kepolisian menunjukkan langkah cepat dalam penanganan kasus ini. Polresta Yogyakarta telah menetapkan 13 orang sebagai tersangka setelah gelar perkara pada Sabtu (25/4) malam.
Kapolresta Yogyakarta, Kombes Pol Eva Guna Pandia, merinci struktur para tersangka tersebut:
-
1 Orang Kepala Yayasan
-
1 Orang Kepala Sekolah
-
11 Orang Pengasuh
Kasus ini terbongkar setelah adanya laporan dari mantan karyawan yang merasa tidak tahan melihat praktik pengasuhan yang tidak manusiawi.
Itu termasuk penganiayaan dan penelantaran terhadap bayi serta anak-anak yang dititipkan.
Baca Juga: Kecam Kasus Kekerasan Anak di Little Aresha, Menteri PPPA Dorong Evaluasi Perizinan Daycare
Data Verifikasi Korban: 53 Anak Mengalami Kekerasan
Dari total 103 anak yang pernah tercatat dititipkan di Daycare Little Aresha, Polresta Yogyakarta mengonfirmasi bahwa 53 anak di antaranya terverifikasi mengalami kekerasan, baik secara fisik maupun verbal.
Menanggapi hal ini, Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menyatakan akan segera membentuk tim khusus untuk memberikan pendampingan psikologis kepada para korban dan orang tua yang terdampak.
"Beberapa anak menunjukkan tanda-tanda trauma psikologis, kami segera rapatkan tim pendampingan bersama KPAI dan dinas terkait," ujar Hasto.
Buntut dari kejadian ini, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melalui Dinas PPAPP langsung melakukan pendataan ulang dan audit perizinan terhadap seluruh daycare yang beroperasi di wilayah Yogyakarta.
DPR RI juga mendorong pemerintah pusat untuk mengevaluasi standar operasional prosedur (SOP) dan mekanisme pengawasan daycare di seluruh Indonesia agar keamanan anak-anak di fasilitas penitipan lebih terjamin. (naz)
Editor : Mizan Ahsani