Jawa Pos Radar Madiun - Transformasi besar-besaran tengah dilakukan oleh pemerintah dalam sistem penyaluran Bantuan Sosial (Bansos).
Guna memastikan bantuan jatuh ke tangan yang tepat sekaligus mengentaskan kemiskinan secara berkelanjutan, pemerintah kini resmi mengadopsi teknologi Kecerdasan Buatan (AI) dan Big Data.
Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan bahwa pemerintah meluncurkan program baru bernama Pro Kesejahteraan Rakyat (Pro-Kesra).
Program ini didesain untuk mengubah paradigma bansos; dari yang semula hanya sekadar pemberian bantuan tunai, kini menjadi ekosistem pendorong kemandirian ekonomi masyarakat.
"Transformasi digital melalui adopsi infrastruktur digital publik dan kecerdasan buatan menjadi katalisator.
Tujuannya agar masyarakat tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga terdorong untuk berusaha dan mandiri secara ekonomi," jelas Luhut usai Rapat Tingkat Menteri di Kantor Bappenas, Jakarta.
Baca Juga: Kronologi Gedung MIM Bulu Sragen Ambruk saat KBM, 7 Siswa dan 1 Guru Jadi Korban
Cegah Kebocoran dengan Satelit dan Big Data
Di sektor akurasi data, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa seluruh penyaluran bansos kini wajib berpedoman pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Langkah ini diambil untuk merespons keluhan masyarakat terkait bansos yang kerap salah sasaran.
Untuk memperkuat validitas DTSEN tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) akan menerapkan teknologi tingkat tinggi.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa pihaknya akan memadukan hasil Sensus Ekonomi 2026 dengan Big Data.
"Kami akan memanfaatkan big data dengan me-overlay geotagging menggunakan citra satelit, ditambah foto kondisi rumah riil di lapangan.
Metode scoring ini akan masuk ke dalam model Proxy Means Test (PMT) sehingga data penerima benar-benar akurat," papar Amalia.
Tahapan Implementasi dan Target Kelulusan Kemiskinan
Nantinya, penyaluran bansos dan program pemberdayaan ini akan diintegrasikan melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS) dan Sistem Aplikasi Pelayanan UMKM (Sapa UMKM).
Melalui platform tersebut, penerima bansos yang diprioritaskan bagi perempuan rentan, lansia, korban bencana, dan penyandang disabilitas akan mendapat pendampingan usaha, akses permodalan, hingga penyaluran kerja.
Gus Ipul menyebutkan bahwa uji coba digitalisasi bansos yang telah dilakukan di Banyuwangi menunjukkan hasil yang sangat menggembirakan.
"Saat ini mulai direplikasi di 42 kabupaten/kota lainnya. Targetnya, penerapan digitalisasi bansos secara nasional ini bisa rampung pada akhir tahun 2026," pungkas Gus Ipul.(*)
*Sayiddil Akbar, Mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura