Jawa Pos Radar Madiun - Penayangan film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita garapan Watchdoc saat ini tengah menjadi sorotan tajam.
Film yang mengangkat isu eksploitasi lingkungan dan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan ini berkali-kali mengalami intimidasi hingga pembubaran paksa saat acara nonton bareng (nobar) di berbagai daerah.
Sutradara Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Dale mencatat setidaknya ada 21 insiden intimidasi serius sejak film ini diluncurkan.
Insiden tersebut bervariasi, mulai dari pantauan intelijen, teror telepon, hingga pembubaran langsung oleh aparat keamanan dan pihak rektorat kampus, seperti yang terjadi di Ternate dan Mataram baru-baru ini.
Meski ditekan sedemikian rupa, antusiasme masyarakat justru makin tak terbendung.
"Permintaan request nobar itu melonjak hampir lima ribuan. Makin ditekan, akan makin kami perpanjang musim nobarnya," tegas Dandhy.
Ia juga menolak merilis film ini di platform streaming (seperti YouTube) agar semangat diskusi komunal secara tatap muka tetap terjaga.
Baca Juga: Libur Panjang, Ganjil Genap Jakarta Hari Ini Ditiadakan! Pengendara Bebas Melintas di 25 Ruas Jalan
Bongkar Potret Kelam PSN di Papua
Secara garis besar, Pesta Babi merekam perjuangan alot masyarakat adat Papua Selatan (Suku Malind, Yei, Awyu, dan Muyu) dalam mempertahankan tanah leluhur dan hutan mereka dari gempuran ekspansi industri sawit, tebu, dan proyek lumbung pangan (food estate).
Film ini secara gamblang menelusuri data kepemilikan bisnis perkebunan raksasa, potret deforestasi masif, hingga pengerahan aparat militer yang memicu rentetan konflik agraria di Bumi Cenderawasih.
Baca Juga: Sah! MK Putuskan Jakarta Masih Ibu Kota Negara, Pramono Anung dan OIKN Kompak Sepakat
Pemerintah Pusat Angkat Suara
Merespons gelombang pembubaran di akar rumput, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, akhirnya turun tangan.
Ia membantah keras adanya instruksi terpusat dari pemerintah maupun penegak hukum untuk melarang film tersebut.
"Biarkan saja masyarakat menonton, lalu setelah itu silakan gelar diskusi dan debat. Kritik semacam itu wajar saja, walaupun judulnya memang kontroversial dan ada narasi yang provokatif," ujar Yusril, Kamis (14/5).
Menurutnya, kritik tajam yang disajikan Watchdoc justru bisa menjadi bahan evaluasi pemerintah terhadap kelemahan eksekusi PSN di lapangan.
Hal senada juga diutarakan oleh Menteri HAM Natalius Pigai, yang menegaskan bahwa pelarangan sebuah karya film secara konstitusional hanya bisa dilakukan melalui putusan pengadilan. (*)
*Sayiddil Akbar, Mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura