Jawa Pos Radar Madiun -- Pelaksanaan MBG terus mendapat kritik. Terbaru dari Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM, dan Kebijakan Publik, Busyro Muqoddas.
Dia menilai, tata kelola program MBG perlu diperbaiki, terutama terkait transparansi dalam proses perencanaan dan pengelolaannya.
Menurutnya, program tersebut terindikasi tidak dijalankan secara terbuka sejak tahap perencanaan.
Baca Juga: Disebut Masuk Struktur BGN terkait Program MBG, Begini Klarifikasi Chef Arnold
“MBG ini kan terindikasi kuat itu tidak transparan,” kata Busyro di Gedung PP Muhammadiyah, Selasa (16/6).
Busyro mengatakan, indikasi ketidaktransparanan terlihat dari proses penyusunan program yang tidak mengacu keterbukaan informasi publik yang memadai.
Menurutnya, berbagai pernyataan yang disampaikan pemerintah sejauh ini belum cukup untuk menjawab kritik yang muncul terkait pelaksanaan MBG.
Baca Juga: Eks Waka BGN Sony Sonjaya Ajukan JC, Seret 26 Nama dalam Pusaran Korupsi Dana MBG
Bahkan, dia menilai dampak negatif yang muncul dari pelaksanaan MBG sejauh ini lebih besar dibandingkan manfaatnya .
“Mudharatnya lebih banyak,” tegasnya.
Menurut Busyro, salah satu langkah yang patut dipertimbangkan adalah penghentian sementara MBG hingga evaluasi menyeluruh dilakukan.
“Setop MBG sementara dulu, lalu evaluasi. MK bisa memberikan pertimbangan moral konstitusional,” tegasnya.
(isd)
Editor : Wawan Isdarwanto