Jawa Pos Radar Madiun - PBB Dorong Tata Kelola Global di Tengah Pesatnya Perkembangan AI
Kemajuan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) terus mengubah cara manusia bekerja, belajar, hingga mengambil keputusan.
Dalam waktu singkat, teknologi ini telah hadir dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pengenalan wajah, penerjemahan bahasa, layanan kesehatan hingga kendaraan tanpa pengemudi.
Di balik manfaat yang ditawarkan, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menilai perkembangan AI juga memunculkan tantangan baru yang membutuhkan kerja sama internasional.
Karena itu, organisasi tersebut mendorong pembentukan tata kelola global agar teknologi AI dapat dimanfaatkan secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat yang merata bagi seluruh negara.
Baca Juga: Emas Melemah ke Rp2,46 Juta per Gram, Investor Mulai Mengincar Peluang Baru
AI Dinilai Mampu Mempercepat Pencapaian Tujuan Pembangunan
PBB menilai AI memiliki potensi besar dalam mendukung berbagai agenda pembangunan dunia.
Teknologi ini dapat membantu meningkatkan kualitas layanan kesehatan, memperkuat sistem pendidikan, mempercepat respons terhadap bencana hingga mendukung upaya menghadapi perubahan iklim.
Manfaat AI di Berbagai Sektor
Beberapa pemanfaatan AI yang dinilai berkontribusi terhadap pembangunan global antara lain:
Deteksi penyakit secara lebih cepat dan akurat.
Pemantauan kondisi tanaman serta perubahan iklim.
Baca Juga: Toy Story 5 Hadir dengan Konflik Baru, Apakah Pixar Berhasil Menghidupkan Keajaiban Lama?
Sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa.
Identifikasi wilayah krisis untuk mempercepat distribusi bantuan.
Analisis data satelit dan drone guna mendukung pembangunan berkelanjutan.
Menurut PBB, AI bahkan berpotensi mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) hingga 80 persen apabila dimanfaatkan secara tepat.
Ancaman yang Menjadi Perhatian PBB
PBB mengidentifikasi beberapa risiko yang muncul akibat perkembangan AI generatif, di antaranya:
1. Penyebaran Disinformasi
Teknologi AI dapat digunakan untuk menciptakan informasi palsu yang sulit dibedakan dari fakta.
Kondisi ini berpotensi mengganggu operasi kemanusiaan, proses perdamaian, hingga stabilitas sosial.
2. Pelanggaran Hak Asasi Manusia
Baca Juga: Bukan Sekadar Drama Medis, Doctor Cha Suguhkan Kisah Istri yang Melawan Pengkhianatan
AI dapat dimanfaatkan untuk membuat dan menyebarkan konten berbahaya, termasuk materi eksploitasi seksual, ujaran kebencian, rasisme dan berbagai bentuk diskriminasi lainnya.
3. Ancaman terhadap Demokrasi
Pemanfaatan AI untuk memengaruhi opini publik atau memanipulasi informasi selama pemilu menjadi salah satu risiko yang mendapat perhatian serius dari komunitas internasional.
4. Gangguan terhadap Ilmu Pengetahuan
Teknologi ini juga dapat digunakan untuk memperkuat kampanye disinformasi yang berpotensi menghambat kemajuan ilmu pengetahuan dan kebijakan publik.
Upaya PBB Membangun Aturan AI yang Inklusif
Untuk merespons perkembangan tersebut, Sekretaris Jenderal PBB membentuk Badan Penasihat Tingkat Tinggi tentang AI yang beranggotakan puluhan pakar dari berbagai negara dan disiplin ilmu.
Badan ini bertugas menyusun rekomendasi mengenai tata kelola AI yang menghormati hak asasi manusia serta mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
Selain itu, PBB bersama 193 negara anggota juga menyepakati Global Digital Compact pada 2024.
Kesepakatan tersebut menjadi landasan kerja sama internasional dalam mengelola teknologi digital dan AI secara lebih aman, terbuka, serta inklusif.
Pemanfaatan AI di Berbagai Program PBB
Berbagai badan di bawah naungan PBB telah memanfaatkan AI untuk mendukung program-program kemanusiaan dan pembangunan.
Baca Juga: Nissan Contek Cara China dan Hasilnya Mengejutkan, Skyline Generasi Baru Lahir Hanya dalam 26 Bulan
Pendidikan
UNESCO mengembangkan pedoman etika AI serta kerangka kompetensi digital untuk membantu tenaga pendidik menghadapi perkembangan teknologi.
Kesehatan
World Health Organization (WHO) menyusun panduan penggunaan AI yang berorientasi pada keselamatan manusia dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Ketenagakerjaan
Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) mendorong peningkatan keterampilan digital dan penguatan infrastruktur agar manfaat AI dapat dirasakan lebih merata.
Ketahanan Pangan
World Food Programme (WFP) menggunakan AI dan citra satelit untuk mempercepat respons terhadap bencana serta memantau kondisi ketahanan pangan global.
Pengungsi
UNHCR memanfaatkan kecerdasan buatan untuk memprediksi pergerakan pengungsi dan meningkatkan layanan informasi bagi masyarakat terdampak konflik maupun bencana.
Baca Juga: Demo Jakarta Hari Ini: Cek Lokasi, Jam, dan Pesertanya
Masa Depan AI Bergantung pada Kerja Sama Global
PBB menegaskan bahwa perkembangan AI harus tetap berpusat pada manusia.
Teknologi dinilai mampu menjadi alat yang kuat untuk menyelesaikan berbagai tantangan global,
namun manfaatnya hanya dapat dirasakan secara luas apabila diiringi aturan yang jelas, perlindungan hak asasi manusia, dan kolaborasi internasional.
Dengan semakin luasnya penggunaan AI di berbagai sektor, kebutuhan akan tata kelola global yang inklusif menjadi semakin mendesak.
Langkah tersebut dinilai penting agar teknologi tidak hanya menguntungkan segelintir pihak,
tetapi juga mendukung pembangunan yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh dunia.
Kutipan Asli
"Sejak diperkenalkan pada pertengahan abad ke-20 hingga hari ini, kecerdasan buatan (AI) berkembang dengan sangat pesat dan mengubah banyak hal dalam kehidupan kita."
"Namun, manfaat AI belum dirasakan semua orang. Teknologi ini masih banyak terkonsentrasi di negara maju dan perusahaan besar."
"Semakin luas penggunaan AI, maka kebutuhan akan aturan global terkait AI juga semakin penting, agar AI dapat dimanfaatkan secara maksimal dan risikonya terkendali." (*)
*Herlinda Nur Fauziya, Universitas Negeri Surabaya
Editor : Tim Magang Radar Madiun