Jawa Pos Radar Madiun - Kabar gembira datang bagi para pengguna kendaraan bermotor yang rutin mengonsumsi bahan bakar minyak (BBM) jenis nonsubsidi.
Pakar ekonomi energi dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Yayan Satyaki, memproyeksikan adanya tren penurunan harga BBM jenis Pertamax secara bertahap.
Harga Pertamax yang berada di level Rp16.250 per liter pada bulan Juni diperkirakan akan terus turun menuju kisaran Rp12.100 hingga Rp13.500 per liter pada Desember 2026.
"Ruang penurunan harga BBM nonsubsidi sudah terbuka. Dexlite dan Pertamina Dex sudah turun," ujar Yayan di Jakarta, Sabtu (20/6).
Proyeksi Penurunan Harga Bulanan
Yayan merinci proyeksi penurunan harga Pertamax yang diyakini akan terjadi secara konsisten pada setiap bulannya hingga akhir tahun ini.
Pada bulan Juli, harga diperkirakan turun menjadi Rp15.228 per liter, disusul penurunan lanjutan ke angka Rp14.557 per liter pada bulan Agustus.
Tren harga yang semakin murah ini berlanjut pada bulan September dengan estimasi Rp14.112 per liter dan Oktober yang menyentuh angka Rp13.814 per liter.
Memasuki penghujung tahun, harga diproyeksikan semakin terjangkau di level Rp13.614 per liter pada bulan November dan ditutup pada harga Rp13.479 per liter di bulan Desember.
Hitungan matematis ini didasarkan pada perkiraan harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang akan berangsur turun menuju level 90,6 dolar AS per barel.
Selain faktor minyak mentah, nilai tukar rupiah juga diproyeksikan akan berangsur menguat dari Rp17.927 menjadi Rp16.959 per dolar AS pada bulan Desember 2026.
Baca Juga: Diduga Belok Mendadak, Pelajar Pacitan Tabrakan dengan Truk di Simpang Sirnoboyo
Dampak Dinamika Geopolitik
Yayan menjelaskan bahwa pergerakan harga BBM di Tanah Air ini sangat dipengaruhi oleh dinamika konflik geopolitik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran.
Harga minyak mentah jenis Brent sempat melonjak ekstrem hingga 117 dolar AS per barel pada bulan April lalu, sebelum akhirnya terkoreksi tajam.
Koreksi harga ke kisaran 78 dolar AS per barel sempat terjadi menyusul adanya wacana kerangka perdamaian yang awalnya akan ditandatangani di Swiss pada Jumat (19/6).
Namun, pembatalan sepihak perundingan tersebut dan adanya serangan baru di Lebanon membuat harga minyak Brent kembali merangkak naik menembus 80 dolar AS per barel.
Fluktuasi harga minyak dunia yang liar ini secara langsung memengaruhi nilai rata-rata ICP yang digunakan untuk menentukan harga jual BBM nonsubsidi di Indonesia.
Ketahanan Fiskal Negara Aman
Dalam rancangan APBN 2026, asumsi makro pemerintah mematok ICP berada di level 70 dolar AS per barel untuk menjaga keseimbangan neraca keuangan.
Menghadapi ketidakpastian global ini, Yayan merekomendasikan pemerintah untuk segera menyiapkan simulasi skenario dengan rentang ICP antara 70 hingga 90 dolar AS per barel.
Meski demikian, ia meyakini bantalan fiskal Indonesia masih sangat kuat untuk menghadapi skenario terburuk, termasuk ancaman penutupan kembali Selat Hormuz.
Pemerintah tercatat memiliki instrumen Saldo Anggaran Lebih (SAL) sekitar Rp420 triliun yang mampu menjaga defisit negara tetap terkendali di kisaran 2,9 persen.
Jika ICP rata-rata menyentuh 90 dolar AS per barel, diproyeksikan hanya akan terjadi pelebaran nilai defisit sebesar Rp136 triliun.
Bahkan dengan skenario eskalasi perang yang mendongkrak ICP ke level 100 dolar AS, pelebaran defisit sebesar Rp204 triliun masih dapat ditutupi sepenuhnya oleh SAL.
"Artinya, SAL Rp420 triliun masih menutup skenario penutupan ulang tanpa memotong belanja, tetapi sebagai asuransi sekali pakai, bukan solusi struktural," tutup Yayan. (naz)
Editor : Mizan Ahsani