Jawa Pos Radar Madiun - Langkah membenahi sengkarut pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik di seluruh penjuru tanah air akhirnya resmi mendapatkan titik terang dari jajaran pemerintah pusat.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Republik Indonesia, Prof. Abdul Mu’ti, mengemukakan bahwa pemerintah akan kembali membuka keran penerimaan calon pegawai negeri sipil (PNS) khusus untuk formasi guru mulai tahun 2027 mendatang.
Kebijakan rekrutmen berskala nasional ini diambil sebagai langkah darurat guna mengatasi potret nyata kelangkaan tenaga pengajar yang selama ini menjadi ganjalan besar bagi kemajuan dunia pendidikan di daerah.
"Sekarang kita masih kekurangan guru sebanyak 561 ribu orang di seluruh Indonesia," kata Prof. Abdul Mu’ti saat memberikan pemaparan resmi di hadapan civitas akademika dalam agenda Wisuda Ke-17 Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung di Pangkalpinang, Kamis (2/7) lalu.
Baca Juga: Taylor Swift dan Travis Kelce Resmi Menikah, Pesta Mewah di Madison Square Garden Jadi Sorotan
Mekanisme Penempatan Tegas di Wilayah Terpencil Indonesia
Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa guna menutupi lubang kekurangan sebanyak ratusan ribu pengajar tersebut, program pengangkatan guru berstatus PNS ini akan terus berjalan secara berkala pada tahun 2027 dan tahun-tahun berikutnya.
Seluruh aparatur sipil negara yang berhasil lolos dalam program seleksi ini nantinya akan langsung didistribusikan ke daerah-daerah yang terdata mengalami defisit guru paling parah.
Pihak kementerian memberikan penekanan khusus bahwa para abdi negara baru ini harus memiliki komitmen moral dan mentalitas baja untuk siap diterjunkan ke medan tugas manapun.
"Para guru PNS ini harus siap ditugaskan di mana saja, termasuk daerah-daerah terpencil di seluruh wilayah Republik Indonesia," ujar Mu'ti memberikan peringatan dini bagi para calon pendaftar.
Guna menjamin keadilan sistem, proses penyaringan penerimaan guru PNS ini dipastikan akan berjalan murni berbasis tes kompetensi serta mengedepankan prinsip meritokrasi yang ketat.
Artinya, draf kelulusan seorang pendaftar akan ditentukan sepenuhnya oleh kualitas individual, rekam jejak akademis, serta mutu kelayakan yang ditunjukkan selama proses ujian berlangsung tanpa ada intervensi titipan.
Baca Juga: Hashim Ungkap Alasan Prabowo Ngotot Perjuangkan Program MBG, Sebut Sudah Digagas sejak 2006
Solusi Pangkas Kesenjangan Mutu Pendidikan
Langkah pembenahan massal sektor pendidikan ini diklaim menjadi cerminan komitmen kuat dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang tertuang secara tertulis di dalam draf program kerja Asta Cita.
Melalui program Asta Cita tersebut, kepala negara menegaskan mandat mutlak untuk mewujudkan sistem pendidikan nasional yang berkualitas tinggi serta dapat diakses secara mudah oleh seluruh lapisan masyarakat.
Mu'ti tidak menampik bahwa realitas di lapangan saat ini memperlihatkan Indonesia masih harus berjuang keras menghadapi berbagai ketimpangan dan kesenjangan pendidikan yang cukup lebar.
Permasalahan pelik tersebut tidak hanya melulu menyangkut urusan keterbatasan akses sarana fisik luar saja, melainkan juga berkaitan erat dengan masalah standarisasi mutu kualitas pengajaran yang belum merata.
Kondisi geografis kepulauan yang ekstrem, problem keterbatasan ekonomi keluarga, faktor sosial budaya, penyandang disabilitas, hingga tingkat kemampuan intelektual anak ditengarai menjadi penyebab masih banyaknya anak bangsa yang belum memperoleh kesempatan belajar yang layak. (naz)
Editor : Mizan Ahsani