Jawa Pos Radar Madiun – Persoalan data desil mulai memunculkan dampak serius terhadap akses pendidikan.
Dua keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas di Kulonprogo dan Surabaya justru tercatat naik kelas kesejahteraan, membuat peluang mendapatkan bantuan pendidikan terancam tertutup.
Di Kulonprogo, keluarga seorang tukang becak bernama Timbul mendadak masuk desil sembilan. Padahal, pada Januari 2026 keluarganya masih tercatat dalam desil satu.
Lonjakan ekstrem itu menjadi persoalan ketika anak keduanya diterima di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY).
Timbul yang semula berharap KIP Kuliah dapat menopang biaya pendidikan anaknya kini harus memutar otak mencari jalan lain.
Kasus hampir senada dialami Andrea, mahasiswi Universitas Negeri Surabaya (Unesa).
Di tengah keterbatasan ekonomi, Andrea mampu mempertahankan indeks prestasi sempurna 4,0. Namun, data ekonomi keluarganya berubah dari desil dua menjadi desil enam.
Dua cerita dari daerah berbeda itu memperlihatkan persoalan serupa.
Ketika angka dalam basis data tidak menggambarkan kondisi ekonomi keluarga di lapangan, akses terhadap bantuan pendidikan ikut menjadi taruhan.
Baca Juga: Masuk Desil 10 Belum Tentu Kaya, BPS Ungkap Cara Perumusan DTSEN
Tukang Becak Mendadak Masuk Desil Sembilan
Timbul tinggal di Kalurahan Ngentakrejo, Kapanewon Lendah, Kulon Progo. Dia mengaku awalnya tidak memahami konsep desil hingga anaknya menemukan perubahan status kesejahteraan keluarga.
Pada Januari 2026, keluarga Timbul masih berada di desil satu. Namun, ketika kembali diperiksa pada Juli, status tersebut melonjak menjadi desil sembilan.
"Yang mengecek anak saya naik desilnya jadi sembilan, biasanya satu atau dua," ucap Timbul.
Perubahan tersebut membuatnya heran. Sebab, sumber penghasilannya masih sama. Timbul bekerja sebagai tukang becak yang biasa mangkal di Malioboro.
Pendapatannya pun tidak menentu. Kondisi fisiknya membuat Timbul tidak lagi mampu mengayuh becak sepanjang hari sehingga lebih banyak bekerja pada malam hari.
"Pekerjaan saya tidak bisa dirata-rata pendapatannya, kalau dihitung tiga hari dapat Rp 100 ribu," ucapnya.
Rumah yang ditempati Timbul memang sudah berdinding bata dan berlantai keramik.
Namun, rumah tersebut merupakan peninggalan orang tua yang harus dibagi untuk enam keluarga. Tanahnya juga masih tercatat atas nama orang tua.
Sebagai orang tua tunggal, Timbul harus menghidupi dua anak.
Dia sempat mencari tambahan pendapatan dengan menjual kelapa muda, tetapi pekerjaan itu terpaksa ditinggalkan karena kondisi fisiknya.
Kini, dia mencoba menambah penghasilan dengan memelihara ayam kampung.
Baca Juga: Pertalite Bakal Dibatasi untuk Desil 10? BPS Ingatkan Desil Bukan Patokan Kaya
Anak Diterima UNY, KIP Kuliah Jadi Persoalan
Perubahan data desil semakin terasa ketika anak kedua Timbul diterima di UNY melalui jalur mandiri pada Juli 2026. Anaknya sejak awal mengincar jurusan Pendidikan Teknik.
Dengan kondisi ekonomi terbatas, Timbul berharap KIP Kuliah dapat membantu pembiayaan pendidikan anaknya. Namun, kenaikan status kesejahteraan keluarga membuat rencana tersebut menghadapi kendala.
"Anak pertama sudah bekerja, anak kedua sejak awal memang kuliah dan diterima di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)," ungkapnya.
Lurah Ngentakrejo Sumardi juga menilai perubahan desil keluarga Timbul janggal. Bahkan, menurut dia, persoalan tersebut tidak hanya dialami satu keluarga.
"Aslinya banyak yang mengeluhkan, total yang kami rasa janggal ada delapan KK," ungkapnya.
Baca Juga: Kejuaraan Voli Putri Asia 2026: Digeprek Thailand, Kans Indonesia ke Perempat Final Masih Terbuka
Mahasiswi IP 4,0 Juga Tersandung Desil
Persoalan serupa muncul di Surabaya. Andrea harus berjuang mempertahankan kuliahnya di Unesa setelah data desil keluarganya berubah dari desil dua menjadi desil enam.
Kondisi ekonomi keluarganya disebut tidak banyak berubah. Ayah Andrea bekerja sebagai pengantar galon air isi ulang, sementara Drea ikut mencari penghasilan dengan berjualan gantungan kunci.
Persoalan semakin rumit lantaran Drea sempat tercatat sebagai karyawati swasta meski saat itu baru lulus sekolah. Dia kemudian harus menanggung UKT sebesar Rp 4 juta per semester.
Keterbatasan tersebut tidak membuat prestasinya merosot. Drea justru mampu membukukan IP sempurna 4,0.
Perjuangannya kemudian mendapat perhatian Wakil Wali Kota Surabaya Armuji. Dia mendatangi rumah Drea setelah persoalan tersebut ramai diperbincangkan.
“Untuk kelurahan, RT, RW, lihatlah warga kita. Gara-gara mikir desil, jadi enggak bisa sekolah,” ujar Armuji, Jumat (22/8).
Data Jangan Sampai Menutup Pintu Pendidikan
Armuji menekankan pentingnya pendataan yang sesuai dengan kondisi riil masyarakat.
Pemerintah di tingkat kelurahan hingga RT dan RW dinilai perlu ikut memastikan data warga mencerminkan kondisi sebenarnya.
Kasus Timbul dan Andrea memperlihatkan besarnya konsekuensi ketika data desil tidak sesuai kondisi ekonomi keluarga.
Bukan sekadar berpengaruh terhadap status penerima bantuan sosial, persoalan tersebut dapat merembet hingga kesempatan anak dari keluarga rentan memperoleh pendidikan tinggi.
Di Kulon Progo, kenaikan dari desil satu menjadi desil sembilan membuat seorang tukang becak kebingungan mencari pembiayaan kuliah anaknya.
Di Surabaya, mahasiswi dengan IP 4,0 harus menghadapi persoalan serupa setelah keluarganya bergeser dari desil dua menjadi enam.
Bagi keduanya, persoalannya bukan sekadar berada di desil berapa. Angka dalam basis data itu kini ikut menentukan seberapa lebar pintu pendidikan terbuka bagi mereka.
Kini pertanyaannya, seberapa banyak kasus serupa di Madiun Raya? Tinggal menunggu waktu, lambat laun keluh kesah itu akan muncul ke permukaan. (naz)
Editor : Mizan Ahsani