Jawa Pos Radar Madiun – Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan pintu parlemen terbuka bagi masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasi.
Pernyataan itu disampaikan menyambut demo 27 Agustus 2026 di depan kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (27/8).
Puan sekaligus mengingatkan peserta aksi agar menjaga ketertiban selama menyampaikan tuntutan. Dia berharap demonstrasi berlangsung damai dan tidak berujung kericuhan.
“Jadi, partisipasi dari masyarakat jika ingin menyatakan masukannya, kemudian menyatakan aspirasinya, tentu saja akan kami terima di gedung DPR,” kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (26/8).
Menurut Puan, DPR RI terbuka terhadap berbagai elemen masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat maupun tuntutan.
Bahkan, jajaran pimpinan DPR hingga alat kelengkapan dewan secara bergantian menerima audiensi masyarakat.
Puan juga membuka kemungkinan pimpinan DPR menemui peserta demo 27 Agustus 2026.
“Pimpinan DPR bisa saja (menemui peserta aksi demo), hari ini pun pimpinan DPR juga bertemu dengan perwakilan-perwakilan dari masyarakat yang ingin bertemu,” ucapnya.
Sejumlah audiensi berlangsung di kompleks parlemen pada Rabu. Salah satunya, Komisi III DPR RI menerima aspirasi sejumlah akademisi terkait penyusunan RUU Perampasan Aset.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad juga menerima perwakilan guru honorer yang tergabung dalam Forum Advokasi Guru Non-ASN Sekolah Negeri (Fagri).
Selain itu, audiensi dilakukan dengan karyawan PT Pos Indonesia terkait dorongan kepastian pembayaran gaji yang mengalami keterlambatan.
“Secara bergantian kami menemui masyarakat yang ingin bertemu,” kata Puan.
Baca Juga: 903 KK Ajukan Koreksi Desil, DPRD Ponorogo Desak Pemerintah Evaluasi Data
Demo 27 Agustus Bawa Tuntutan RUU Perampasan Aset
Sementara itu, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) memastikan aksi yang akan digelar di depan Gedung DPR RI pada Kamis (27/8) berlangsung damai.
Koordinator AMPB Supriyono alias Botok mengatakan, kelompoknya membawa dua tuntutan berkaitan dengan pemberantasan korupsi.
Pertama, massa mendesak DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset. Kedua, mereka menuntut penerapan hukuman mati bagi koruptor.
Botok menegaskan keberangkatan massa ke Jakarta bukan untuk membuat kericuhan.
AMPB juga menyatakan dukungan terhadap gerakan kelompok masyarakat di wilayah Jabodetabek yang berencana menggelar aksi pada hari yang sama.
“Kami ke Jakarta ini tidak ada niatan untuk membuat rusuh. Kami mendukung gerakan kawan-kawan di Jabodetabek yang akan menggelar aksi 27 Agustus,” kata Botok di Jakarta, Rabu (26/8).
Dengan adanya rencana aksi tersebut, Puan berharap penyampaian aspirasi tetap dilakukan secara tertib.
DPR RI, menurut dia, siap menerima masukan masyarakat yang disampaikan melalui aksi maupun audiensi. (naz)
Editor : Mizan Ahsani