Jawa Pos Radar Madiun – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai angkat bicara mengklarifikasi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyinggung fenomena menjamurnya "pakar" di Indonesia.
Pigai menegaskan bahwa sentilan tajam Presiden tersebut sama sekali tidak ditujukan untuk mendiskreditkan seluruh ilmuwan atau ahli yang ada di Tanah Air.
Menurutnya, kritik tersebut secara spesifik diarahkan kepada kelompok pakar post-truth yang kerap kehilangan objektivitas.
"Yang dimaksud oleh Bapak Presiden adalah kelompok-kelompok yang merangkap berbagai jabatan. Kelompok intelektual, pakar, tapi merangkap dirinya sebagai aktivis, buzzer, influencer, haters, atau pendukung politik tertentu," beber Pigai dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (22/9).
Pigai menyoroti fenomena di media sosial di mana seseorang kerap melabeli dirinya sebagai pakar berbekal latar belakang keilmuan tertentu. Namun, pada praktiknya, sosok tersebut justru bertindak layaknya seorang partisan politik yang sarat akan konflik kepentingan.
Ia meminta publik agar cermat membedakan antara ilmuwan sejati yang berbicara murni berdasarkan kapasitas keilmuannya dengan pakar yang hanya mencari panggung.
Baca Juga: Raih Bintang Lima Uji Tabrak, Intip Spesifikasi The All-New Kia Seltos untuk Pasar Indonesia
Singgung Tokoh Merangkap Jabatan dan Kematian Kepakaran
Untuk mempertegas poinnya, Pigai bahkan memberikan contoh tanpa menyebut nama terkait sepak terjang seorang tokoh yang kerap berpindah-pindah peran.
"Di mana-mana disebut memang dia profesor, doktor bidang hukum tata negara. Tapi dia menteri dulu, setelah itu anggota DPR RI, pimpinan lembaga tinggi negara, aktivis, calon pimpinan negara, setelah itu sekarang pengelola sosial media. Para pakar-pakar tersebut, mereka main gitu," sindirnya.
Lebih lanjut, Pigai mengaitkan fenomena matinya objektivitas ini dengan buku The Death of Expertise karya Tom Nichols.
Buku tersebut membahas bagaimana kepakaran mulai kehilangan otoritasnya di tengah derasnya arus perdebatan publik dan media sosial.
"Yang dikritik Presiden adalah pakar post-truth yang membungkam, membenamkan kebenaran," tegas Pigai.
Di akhir penjelasannya, Pigai menjamin bahwa pemerintah tidak pernah anti terhadap kritik berbasis ilmu pengetahuan. Pemerintah tetap membutuhkan dan mendengarkan masukan dari para akademisi murni dalam menyusun setiap kebijakan strategis negara.
"Beda dengan ilmuwan. Bapak Presiden memuji dan menghormati ilmuwan. Yang menasihati Presiden itu adalah ilmuwan semua," pungkasnya. (naz)
Editor : Mizan Ahsani