SURABAYA – PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus buka suara terkait penggunaan barcode BBM subsidi setelah aksi unjuk rasa Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT) di Surabaya, Rabu (30/9).
Sistem dapat menonaktifkan barcode apabila mendeteksi anomali atau ketidakwajaran dalam transaksi.
Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Ahad Rahedi mengatakan, sejumlah kondisi dapat menjadi indikator ketidakwajaran.
Mulai transaksi pembelian berulang, volume pembelian yang tidak wajar, hingga ketidaksesuaian data kendaraan yang terdaftar pada barcode dengan kendaraan yang melakukan transaksi di SPBU.
Mekanisme tersebut menjadi bagian dari pengendalian penyaluran BBM subsidi agar sesuai ketentuan.
’’Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus menghormati aspirasi dari masyarakat, termasuk sopir truk yang merupakan pelanggan kami, dan terus memastikan ketersediaan serta penyaluran BBM subsidi berjalan sesuai ketentuan pemerintah,’’ ujarnya.
Ahad menjelaskan, penggunaan barcode merupakan bagian dari mekanisme Subsidi Tepat.
Pertamina Patra Niaga menjalankan peran sebagai operator distribusi dengan mengacu regulasi yang ditetapkan pemerintah.
Karena itu, Pertamina menyatakan tidak memiliki kewenangan mengubah ketentuan penyaluran BBM subsidi.
Dalam operasionalnya, Pertamina juga membutuhkan sinergi berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum (APH).
Di sisi lain, pemantauan stok dan kebutuhan BBM terus dilakukan.
Pasokan serta distribusi BBM subsidi melalui lembaga penyalur resmi juga dioptimalkan agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.
’’Pertamina memahami bahwa kelancaran akses terhadap BBM merupakan hal yang penting bagi aktivitas masyarakat,’’ kata Ahad.
Dia memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi perhatian sembari menjaga penyaluran BBM subsidi sesuai ketentuan.
’’Kami terus mengedepankan pelayanan bagi masyarakat secara luas, sekaligus memastikan penyaluran BBM subsidi tetap berjalan sesuai ketentuan,’’ pungkasnya. (*)
Editor : Hengky Ristanto