Jawa Pos Radar Madiun – Sejumlah program bantuan sosial (bansos) dari pemerintah dipastikan terus berlanjut pada November 2026.
Penyaluran ini merupakan bagian dari tahap keempat untuk periode Oktober hingga Desember 2026.
Bantuan yang dicairkan meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), hingga bantuan beras.
Selain itu, terdapat program Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja serta Program Indonesia Pintar (PIP) untuk pelajar.
Pemerintah setidaknya telah menyiapkan alokasi anggaran sekitar Rp 31,8 triliun untuk merampungkan penyaluran bansos hingga penghujung tahun ini.
Untuk PKH, bantuan tunai bersyarat ini menyasar keluarga miskin yang terdata dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Rincian nominal PKH per tiga bulan cukup bervariasi. Ibu hamil dan anak usia dini (0-6 tahun) masing-masing menerima Rp 750 ribu.
Siswa SD mendapat Rp 225 ribu, SMP Rp 375 ribu, dan SMA Rp 500 ribu. Sedangkan lansia dan penyandang disabilitas berat memperoleh Rp 600 ribu.
Baca Juga: Menunggu BLT Kesra Rp 900 Ribu Cair? Pahami Aturan Desil Kesejahteraan dan Syarat Pencairannya
Sementara itu, program BPNT memberikan jatah Rp 200 ribu per bulan. Jika dicairkan sekaligus untuk tiga bulan, penerima akan mengantongi Rp 600 ribu.
Terdapat pula bantuan pangan beras sebanyak 10 kilogram per bulan bagi 33,24 juta keluarga penerima manfaat.
Khusus untuk BSU, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 12 triliun bagi sekitar 13,3 juta pekerja, dengan besaran Rp 900 ribu per penerima.
Untuk menjadi penerima bansos, masyarakat harus memenuhi syarat utama yakni masuk kelompok desil prioritas (terutama desil 1 sampai 4) di DTSEN.
Syarat lainnya, penerima wajib berstatus WNI dan dipastikan bukan merupakan anggota ASN, TNI, maupun Polri.
Masyarakat dapat mengecek status kepesertaan dan nominal bantuannya melalui laman resmi cekbansos.kemensos.go.id atau aplikasi Cek Bansos berbekal NIK KTP.
Hingga saat ini, belum ada tanggal pencairan serentak secara nasional. Warga diimbau menunggu instruksi dari pendamping sosial atau pemerintah daerah setempat.
Pemerintah juga mewanti-wanti masyarakat agar waspada terhadap penipuan berkedok pencairan bansos yang meminta data pribadi (PIN/OTP) maupun imbalan uang. (naz)
Editor : Mizan Ahsani