Jawa Pos Radar Madiun – Masyarakat yang belum menerima bantuan sosial (bansos) dari pemerintah kini mendapat kemudahan akses.
Pemerintah telah menyediakan layanan Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital untuk mengajukan diri sebagai calon penerima bansos secara daring.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan digitalisasi ini sedang diperluas ke 42 kabupaten dan kota mulai Juni 2026.
Melalui portal ini, masyarakat bisa mendaftar program bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
Calon pendaftar wajib memenuhi sejumlah persyaratan utama sebelum mengakses portal resmi pemerintah tersebut.
Syarat dasarnya adalah berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) valid sesuai KTP elektronik.
Masyarakat juga perlu menyiapkan Kartu Keluarga (KK) dan memastikan telah memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang aktif.
Fasilitas ponsel pintar dengan koneksi internet stabil sangat dibutuhkan untuk proses login dan verifikasi wajah.
Baca Juga: Pendaftaran CPNS Semakin Dekat, Ini Syarat Dokumen Wajib dan Cara Buat Akun SSCASN
Untuk mulai mendaftar, masyarakat hanya perlu mengakses situs resmi Perlinsos Digital melalui peramban ponsel masing-masing.
Setelah itu, pemohon bisa masuk menggunakan akses IKD dan mengikuti seluruh instruksi verifikasi identitas yang diminta oleh sistem.
Langkah selanjutnya adalah memilih program bantuan yang tersedia, mengisi kelengkapan data secara akurat, lalu mengirimkan pengajuan.
Setelah data terkirim, pemohon disarankan untuk terus memantau status perkembangan permohonannya secara berkala melalui portal yang sama.
Meski pendaftaran telah berhasil, pemerintah tetap akan melakukan pemadanan data lintas instansi untuk menilai kelayakan pendaftar.
Di tengah kemudahan ini, pemerintah mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan digitalisasi bansos.
Seluruh proses pendaftaran melalui Perlinsos Digital dipastikan gratis tanpa pungutan biaya administrasi apa pun.
Masyarakat dilarang keras memberikan PIN, kode OTP, atau data perbankan kepada pihak tak dikenal yang menawarkan jasa pendaftaran jalur cepat. (naz)
Editor : Mizan Ahsani