‘’Dokumen itu salah satu syarat penerbitan surat izin operasional dari Ditjen Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek,’’ kata Kepala Bappeda Ngawi Indah Kusuma Wardhani.
Dhani, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa persyaratan pendirian PSDKU Polije lainnya sedang dikerjakan. Yakni, menyiapkan kajian dan strategi pemenuhan daya dukung.
Seluruh persyaratan diunggah ke sistem sistem informasi layanan perizinan kelembagaan perguruan tinggi (Silemkerma) Kemendikbudristek Januari tahun depan. ‘’Ditjen pendidikan vokasi menindaklanjutinya dengan verifikasi lapangan,’’ ujarnya.
Bappeda menargetkan surat izin operasional turun Maret 2023. Tiga bulan berselang pembukaan penerimaan mahasiswa baru. Di saat bersamaan, pemkab membenahi sarana dan prasarana (sarpras) kampus PSDKU Polije untuk perkuliahan setahun.
Kampus rencananya menempati kantor dinas perdagangan, perindustrian, dan tenaga kerja (DPPTK) serta bekas bangunan STKIP PGRI. ‘’Rencana rehabilitasi dua bangunan itu terus dimatangkan DPUPR dan Polije,’’ ucapnya sembari menyebut anggarannya mencapai Rp 10 miliar.
Di awal pendirian, PSDKU Polije memiliki program studi (prodi) manajemen agro industri dan manajemen informasi kesehatan. Masing-masing akan diisi 75 mahasiswa. ‘’Penyesuaian bangunan perkuliahannya seperti yang dipersyaratkan Kemendikbudristek,’’ ucap Dhani. (sae/cor) Editor : Hengky Ristanto