Belum tersedianya fasilitas pendukung menjadi musababnya. ‘’Tidak diusulkan pengadaan tahun ini karena belum termasuk skala prioritas,’’ kata Kabid Kesehatan Hewan Dinas Perikanan dan Peternakan (DPP) Ngawi Sri Wahyuni Budi Utami kemarin (6/2).
Sri membeberkan, operasional RPHU butuh mesin pemotong otomatis, pendingin, serta instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan kebersihan. Pengadaan prasarana tersebut ditaksir butuh anggaran Rp 2 miliar. DPP sejatinya telah mengusulkan pengadaannya pada 2021. Akan tetapi tidak terealisasi akibat anggarannya dialihkan untuk penanganan pandemi Covid-19. ‘’Kemungkinan diusulkan tahun depan,’’ ujarnya.
Sembari menunggu prasarana pendukung, DPP tengah menyusun peraturan daerah (perda) terkait RPHU. Salah satu isiannya perihal pengenaan retribusi. Sebab RPHU digadang sebagai penambah pundi-pundi pendapatan asli daerah (PAD). ‘’Semua masyarakat boleh memanfaatkannya, khususnya peternak ayam,’’ sebutnya.
Sri mengatakan, pemotongan unggas untuk saat ini masih swadaya di rumah maupun pasar unggas. Ketika RPHU beroperasi, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkannya. Hasil pemotongan dagingnya higienis dan halal. ‘’Nanti ada juru jagal bersertifikat,’’ pungkasnya. (sae/cor) Editor : Hengky Ristanto