''Selain itu, prosedur yang harus dilalui petani untuk menebus pupuk bersubsidi juga cenderung berbelit,'' kata Agus, sembari menyebut bahwa kebijakan pupuk subsidi lebih menguntungkan produsen pupuk dibandingkan petani.
Kepada Agus, banyak petani mengaku merasa ditekan melalui kebijakan pemerintah. Terutama saat masa panen raya. Sejumlah petani di Ngawi wajib menjual gabah ke Bulog dengan harga yang relatif rendah.
Padahal, jika di kalkulasi dengan biaya operasional, harga Bulog sangat tak sepadan. ''Karena itu, petani perlu bersatu untuk kompak, salah satunya menbentuk koperasi petani guna membeli gabah,'' jelas Agus.
Cara itu sekaligus untuk mencegah permainan tengkulak yang dinilai semata mencari keuntungan. Apalagi ketika stok pupuk subsidi mulai menipis. Mau tak mau petani menebus pupuk nonsubsidi yang lebih mahal. ''Kebijakan subsidi pupuk lebih efektif jika langsung ke petani, bukan ke produsen,'' tegasnya.
Masalah subsidi pupuk bakal menjadi salah satu yang diperjuangkan Agus dalam menyambut Pemilu 2024. Sang mantan ketua KPK hendak maju dalam pemilihan anggota DPD Jatim. ''Kami perlu tahu secara langsung dan paham masalah sebenarnya terjadi di lapangan. Hal itu lah yang akan diperjuangkan,'' terang Agus.
Menurut Agus, saat ini keterwakilan masyarakat di wilayah Mataraman masih belum terpenuhi. Karena itu, dia berinisiatif mengajukan diri sebagai calon anggota DPD Jatim sebagai perwakilan wilayah setempat. Dia berharap langkahnya mendapat dukungan masyarakat. Khususnya kaum buruh, petani dan nelayan. (rio/naz/adv) Editor : Hengky Ristanto