Dengan kalimat lain, puluhan guru itu tidak punya jujukan sekolah untuk mengajar. ‘’Hal ini seharusnya tidak terjadi,’’ sesal Ketua Komisi II DPRD Ngawi Slamet Riyanto Sabtu (11/3).
Slamet mengatakan, rekrutmen CPPPK merupakan hajat besar Kemendikburistek dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Kedua lembaga itu semestinya telah menyusun perencanaan yang matang.
Salah satunya penentuan kuota disesuaikan kebutuhan. Sekaligus mengklasifikasikannya dalam prioritas pertama, kedua, dan ketiga. ‘’Ini aneh, karena semua tahapannya lulus, namun ada yang gagal penempatan,’’ ujarnya.
Komisi II meminta eksekutif mengawal dan menyelesaikan kasus puluhan guru tanpa penempatan. Sebab mereka dinyatakan lulus passing grade dan verifikasi. Terlebih CPPPK ini harapan untuk meningkatkan kesejahteraan. ‘’Harus diperjuangkan karena mereka adalah guru honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun,’’ tutur politikus PDI Perjuangan tersebut.
Slamet berharap masa sanggah peserta atas hasil pengumuman direspons baik oleh pusat. Yakni, puluhan peserta lolos CPPPK mendapat kepastian penempatan. ‘’Jangan sampai kelolosannya malah dianulir,’’ ucapnya. (sae/cor) Editor : Hengky Ristanto