Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan Rp 7 miliar untuk mengeksekusi proyek rehabilitasi tersebut. Start pengerjaannya ditaksir antara April atau Mei nanti. ‘’Tidak ada relokasi,’’ kata Kepala DPPTK Ngawi Kusumawati Nilam kemarin (19/3).
Nilam menyebutkan salah satu item pekerjaan adalah perbaikan atap. Tim survei Kementerian PUPR sempat menyampaikan rehabilitasinya tidak menyeluruh. Melainkan hanya pada beberapa titik yang dianggap sudah tidak layak dan pemasangannya tidak tepat. ‘’Hanya titik-titik yang memicu kebocoran,’’ ujarnya.
Kendati titik yang diperbaiki tidak banyak, DPPTK tetap akan berkoordinasi dengan paguyuban PBN. Perangkat daerah itu mempertimbangkan keselamatan aktivitas jual-beli di lantai dua. Koordinasi tersebut membicarakan teknis perbaikan atap. Opsinya, aktivitas perbaikan menunggu tiadanya transaksi pedagang dengan pembeli. Atau sejumlah pedagang diminta tidak berjualan ketika perbaikan berlangsung. ‘’Kami akan berembuk,’’ ucapnya.
Dia membeberkan sejumlah item perbaikan PBN lainnya. Yakni, penambahan pintu otomatis parkir kendaraan, pagar pembatas parkir, tangga, dan perbaikan drainase. Juga pemasangan karpet guna mencegah lantai licin. ‘’Lelang dan pengerjaannya dari pusat,’’ ujarnya. (sae/cor) Editor : Hengky Ristanto