Menurut Prima, upaya meningkatkan partisipasi pemilih butuh dukungan banyak pihak. Lembaga pendidikan, salah satunya. Pihaknya bekerja sama dengan sekolah menyosialisasikan pendidikan politik. Tidak hanya ikut menyalurkan hak politiknya, namun juga menjadi pemilih cerdas. "Jadi, paham calon yang akan dipilih dan tahu track record-nya," ujarnya.
Di sisi lain, KPU akan berkoordinasi dengan dinas kependudukan dan pencatatan sipil (dispendukcapil). Keperluannya memastikan 10.137 jiwa memiliki e-KTP sebelum pencoblosan. Sebab hingga kini belum ada aturan ihwal surat keterangan (suket) bisa untuk mencoblos seperti Pemilu 2019. "Kami mengupayakan punya e-KTP sebelum pencoblosan," ucapnya. (sae/cor) Editor : Hengky Ristanto