NGAWI, Jawa Pos Radar Madiun – KPU dan Pemkab Ngawi telah menyepakati anggaran daerah yang dikucurkan ke KPU untuk pemilihan kepala daerah atau pilkada mencapai Rp 49,9 miliar.
Saat ini KPU menunggu PKPU (peraturan KPU, Red) terkait tahapan pilkada untuk segera meneken naskah perjanjian hibah daerah (NPHD).
"Tinggal menunggu PKPU tahapan pilkada untuk menyusun NPHD," kata Ketua KPU Ngawi Prima Aequina Sulistyanti, kepada wartawan Radar Ngawi, kemarin (20/9).
Prima mengatakan bahwa PKPU tersebut dijadikan pedoman pencairan dana dari APBD. Apakah dicairkan sekali atau lebih.
Jika dicairkan dalam dua tahap, maka 20 hari pasca penandatanganan NPHD harus ada pencairan 40 persen dari total hibah yang disepakati.
Sementara 60 persen lainnya dicairkan tahun depan, maksimal lima bulan sebelum pemilihan pada November.
"Jika dua tahap, tahun ini maksimal 40 persen," terangnya.
Prima belum bisa memastikan kapan NPHD diteken. Namun, pihaknya yakin bahwa sebelum November nanti NPHD sudah ditandatangani.
Target yang dipatok itu bukan tanpa alasan. Tahapan Pilkada harus dimulai satu tahun sebelum hari pencoblosan.
"November kemungkinan besar sudah ditandatangani," ujarnya.
Sementara itu, Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono mengatakan pihaknya perlu menyisihkan anggaran Rp 36 miliar untuk saving keperluan Pilkada dalam P-APBD 2023.
Hal tersebut cukup berdampak pada postur P APBD Ngawi. Tak ayal jika banyak anggaran di perangkat daerah di-refocusing.
"Perlu geser anggaran untuk memastikan saving aman dan kegiatan operasional seperti gaji ASN juga aman," sebut bupati. (sae/naz)
Editor : Budhi PrasetyaSumber : Radar Madiun