NGAWI, Jawa Pos Radar Madiun - Kalangan DPRD Ngawi menyoroti kenaikan jumlah penduduk miskin atau warga prasejahtera.
Badan Pusat Statistik (BPS) setempat mencatat jumlah warga prasejahtera naik dari 119 ribu jiwa menjadi 121 ribu.
Kenaikan jumlah warga pra sejahtera mengacu perhitungan setahun per Maret tahun lalu. Persentasenya 14,5 persen dari total jumlah penduduk.
Baca Juga: Pengentasan Warga Miskin di Ngawi Butuh Data Valid-Akurat
"Kami menyanyangkan kenaikan angka warga miskin," kata Ketua DPRD Ngawi Heru Kusnindar kemarin.
Heru meminta eksekutif mengevaluasi program-program pengentasan kemiskinannya.
Khususnya mengkaji ulang efektivitas pemberian jaring pengaman sosial (JPS) yang dinilai belum maksimal.
Baca Juga: Ratusan Mahasiswa Miskin Berprestasi Terima Beasiswa Rp 10 Juta per Orang
Heru menilai pemberian bantuan langsung tunai (BLT) bagi sebagian penerima memberikan efek candu. Mereka menggantungkan hidupnya dengan bantuan tersebut.
"Jadinya mengganggu produktivitas dan etos kerja," ujarnya.
Perangkat daerah diminta menggencarkan program pemberdayaan yang muaranya menciptakan lapangan kerja baru.
Baca Juga: Kucurkan BLT Rp 1,4 Miliar dari DBHCHT untuk 2.247 Warga
Setidaknya program tersebut memfasilitasi anak muda yang baru lulus sekolah.
Heru menilai pemkab punya tanggung jawab moral cukup tinggi dalam menanggulangi kemiskinan. Pasalnya, kabupaten ini berstatus lumbung padi nasional.
Keunggulan tersebut seharusnya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakatnya.
"Pekerjaan rumah sebagai lumbung pangan nasional, bisa mensejahterakan masyarakat," tuturnya. (sae/cor)