NGAWI, Jawa Pos Radar Madiun – Sejumlah anggota Komisi II DPRD Ngawi terlihat mendatangi kantor dinas perikanan dan peternakan (DPP) setempat hari Kamis 2 Januari 2025.
Kedatangan mereka membawa misi khusus. Yakni membahas penanganan wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) yang terus merebak di Ngawi sejak akhir tahun 2024.
"Vaksinasi harus segera dilakukan agar kasus PMK cepat terkendali,” kata Ketua Komisi II DPRD Ngawi Winarto.
Dirinya mewanti-wanti kepada semua pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam upaya penanganan penyakit yang menyerang hewan ternak warga.
Salah satunya mengedukasi peternak yang masih ragu terhadap vaksin. Pihaknya turut menyesalkan banyak stok vaksin tidak terpakai hingga memasuki kedaluwarsa per September 2024.
"Sangat disayangkan,” ujarnya.
Ironisnya, tidak terpakainya stok vaksin itu salah satunya disebabkan oleh sikap penolakan vaksinasi.
Komisi II DPRD Ngawi memperoleh informasi jika ada pemerintah desa (pemdes) yang membuat pernyataan tertulis menolak vaksin.
Menurut mereka, sikap yang ditunjukkan pemdes itu dinilainya keblinger. Pemdes seharusnya mendukung penuh penanggulangan PMK dengan vaksinasi.
"Pemerintah desa atau kecamatan seharusnya proaktif mendukung vaksinasi dengan mengedukasi pentingnya program tersebut, bukan malah memberikan justifikasi terhadap penolakan,” bebernya.
Winarto meminta DPP mempercepat pengadaan vaksin PML. Perangkat daerah itu memperkirakan vaksin tiba pertengahan bulan ini.
Di sisi lain, dewan mengapresiasi langkah darurat mencegah persebaran virus PMK. Di antaranya, pembagian disinfektan, vitamin, dan pemisahan ternak yang sakit.
"Pengetatan mobilitas hewan ternak, terutama ke pasar hewan, juga sangat penting untuk menekan laju penularan,” pungkasnya. (sae/cor/*)