NGAWI, Jawa Pos Radar Madiun – Rencana pembangunan sekolah rakyat di Ngawi mendapat dukungan penuh DPRD setempat.
Program yang digagas pemerintah pusat itu bakal menyediakan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin.
Pihak legislatif pun telah menyetujui hibah lahan milik pemkab di kawasan Ngundal, Desa Karangtengah Prandon, Ngawi.
Lahan tersebut rencananya menjadi lokasi sekolah rakyat yang biaya pembangunannya ditanggung Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
"Kami dukung karena khusus untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu,’’ kata Ketua DPRD Ngawi Yuwono Kartiko, Senin 12 Mei 2025.
Kendati demikian, King, sapaan akrabnya, menekankan pentingnya integrasi pendidikan dari jenjang dasar hingga menengah.
Khusus untuk jenjang SMA, dia mendorong agar sekolah rakyat mengusung konsep kejuruan seperti SMK.
Harapannya, lulusannya bisa memiliki keterampilan kerja yang berpotensi meningkatkan peluang mereka membantu ekonomi keluarga.
"Yang unggul bisa disiapkan lanjut ke perguruan tinggi, tapi utamanya bisa cepat mandiri dan membantu keluarga,’’ ujarnya.
King memberi catatan khusus ihwal konsep sekolah berbasis asrama. Menurut dia, perlu kajian mendalam jika siswa SD akan tinggal di asrama.
Usia anak-anak harus menjadi pertimbangan serius agar tidak berdampak pada psikologisnya.
"Penerapannya harus benar-benar hati-hati, terutama untuk anak SD,’’ ucap politikus PDI Perjuangan tersebut.
Jika terealisasi, pihak DPRD Ngawi berharap ada keberlanjutan dari program tersebut.
Pasalnya, sekolah rakyat tidak hanya membutuhkan anggaran besar, tetapi juga tenaga pendidik berkualitas dengan jumlah memadai.
Dinas sosial sebagai leading sector dan dinas pendidikan dan kebudayaan perlu duduk bersama.
Keperluannya untuk menyiapkan strategi, mulai dari rekrutmen guru hingga kurikulum yang sesuai.
"Butuh kolaborasi kuat. Jangan sampai program ini hanya menjadi euforia,’’ tuturnya. (sae/cor)
Editor : Budhi Prasetya