Jawa Pos Radar Madiun - Pemerintah Desa (Pemdes) Sriwedari, Kecamatan Karanganyar, resmi menetapkan arah baru penggunaan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2025 dalam Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) yang digelar di kantor desa, belum lama ini.
Fokus utama bergeser dari pembangunan jalan pertanian menuju program ketahanan pangan dan penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Musdesus kali ini menjadi momentum penting dalam menetapkan Perubahan RPJMDes, RKPDes, serta penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
Kepala Desa Sriwedari, Toni Norman, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merespons Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2025.
Aturan baru itu secara spesifik mengatur prioritas penggunaan Dana Desa, termasuk penyertaan modal untuk penguatan BUMDes.
“Jadi sekarang Dana Desa akan lebih diarahkan untuk program ketahanan pangan dan pengembangan BUMDes, sesuai regulasi terbaru,” tegas Toni.
Salah satu implementasi nyata dari kebijakan tersebut adalah pemanfaatan tanah kas desa seluas dua hektare yang akan disewakan ke BUMDes.
Tanah tersebut akan digunakan untuk sawah, dan seluruh proses produksi pertanian—terutama padi—akan dikelola secara terintegrasi oleh BUMDes.
Toni optimistis produktivitas sawah tersebut bisa mencapai 7 hingga 8 ton gabah per hektare, mengingat kondisi lahan, air, pupuk, dan benih yang dinilai sudah memadai.
“Dukungan dari petani sangat penting. Saat ini sebagian sudah menggunakan benih IR 32, dan kami mulai mendorong penerapan Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan (PRLB) secara menyeluruh,” tambahnya.
Walau belum semua petani beralih ke sistem PRLB, pelatihan telah dilakukan dan Pemdes berkomitmen untuk terus memotivasi para petani, terutama dari kelompok tani atau Gapoktan setempat.
Menurut Toni, langkah ini diambil bukan hanya demi ketahanan pangan jangka panjang, tapi juga untuk menciptakan kemandirian desa dan meningkatkan pendapatan asli desa melalui jalur ekonomi produktif.
Partisipasi masyarakat dalam Musdesus juga cukup aktif. Berbagai usulan disampaikan demi menyelaraskan program prioritas desa dengan kebutuhan riil warga.
Toni menegaskan bahwa infrastruktur, seperti jalan pertanian, tetap akan menjadi bagian dari rencana jangka menengah desa, meski pelaksanaannya dilakukan bertahap.
“Kami tetap punya komitmen terhadap pembangunan fisik. Tapi dalam waktu dekat, ketahanan pangan dan ekonomi desa menjadi prioritas. Kami harap masyarakat bisa memahami dan mendukung program ini secara menyeluruh,” pungkasnya. (rio/naz/*)
Editor : Mizan Ahsani